Berita

bung karno/net

Politik

Rachmawati: Bung Karno Pun Tidak Pantas Jadi Pahlawan Nasional

MINGGU, 22 NOVEMBER 2015 | 21:16 WIB | LAPORAN:

Pemerintah Indonesia pada tahun 2012 telah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional untuk Proklamator Kemerdekaan RI, Ir. Sukarno alias Bung Karno. Gelar Pahlawan Nasional untuk presiden pertama Indonesia itu diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan disambut sukacita banyak kalangan.

Namun, ada juga yang menilai gelar Pahlawan Nasional tidak pantas diberikan kepada Bung Karno. Mengingat sampai sekarang Bung Karno masih menjadi sosok yang terhukum secara politik oleh negara, melalui TAP MPRS 33 tahun 1967.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Bung Karno yang tidak didahului dengan pencabutan TAP MPRS tersebut menjadi preseden buruk.


Penilaian ini disampaikan salah seorang putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri, dalam dialog dengan redaksi, Minggu petang (22/11) di kediamannya, Jalan Jatipadang Raya, Jakarta.

"Sejak awal saya tidak setuju Bung Karno diberi gelar Pahlawan Nasional sementara TAP MPRS 33 tidak dicabut," kata Rachmawati.

Pernyataan itu disampaikannya saat mengomentari gelar Pahlawan Nasional untuk Abdurrahman Wahid alis Gus Dur yang pembahasannya diendapkan pemerintah.

Mantan juru bicara Gus Dur, Adhie Massardi mengatakan, Gus Dur tidak pantas mendapatkan gelar Pahlawan Nasional selama semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya sampai dia dilengserkan tidak dicabut dan nama baik Gus Dur tidak direhabilitasi.

Kata Rachma, sikap Adhie Massardi itu sudah tepat. Rachma mengatakan sikapnya juga demikian untuk gelar Pahlawan Nasional bagi Gus Dur dan ayahnya sendiri, Bung Karno.

Masih menurut Rachma, sebelum memberikan gelar Pahlawan Nasional untuk Bung Karno, pemerintahan SBY melobi anak-anak Bung Karno di kediaman Megawati Soekarnoputri.

"Saya tidak diundang dan baru tahu kemudian. Kalau saya diundang saya akan menolak dengan pertimbangan nama baik Bung Karno harus dipulihkan lebih dahulu dan TAP MPRS 33 itu dicabut," tegasnya. [wah] 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya