Kebijakan pemerintah menetapkan pajak ekspor crude palm oil (CPO) sebesar 50 dolar AS per ton berdampak buruk bagi sektor perkebunan dan industri CPO.
"Penerapan pajak ekspor CPO telah meyebabkan harga TBS (Tandan Buah Segar) terjun bebas hingga Rp 300 hingga Rp 500 perkilogram. Sebelum penerapan pajak ekspor CPO, harga TBS terakhir pada bulan Juli 2015 masih di kisaran Rp 800 hingga Rp 1100," kata Wakil Ketua Umum Bidang Perkebunan dan Pertanian Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Gatot Triyono, Minggu (22/11).
Dikatakan Gatot, jatuhnya harga TBS berdampak pada kesulitan petani sawit untuk pembiayaan perawatan kebun sawit, seperti kurangnya pemupukan. Kondisi ini juga berdampak pada kemampuan petani untuk membayar angsuran bulanan dan kredit pinjaman pembangunan kebun sawit dari bank-bank, yang pada akhirnya akan berdampak pada kredit macet di sektor perbankan.
Sektor usaha UKM di sekitar perkebunan sawit seperti pedagang klontong dan rumah makan juga sudah banyak berteriak akibat turunnya omset mereka dan menumpuknya tagihan hutang akibat turunnya daya beli petani sawit dan pekerja perkebunan.
Penerapan pajak ekpor CPO sebesar 50 dolar AS juga telah meyebabkan pekerja di perusahan-perusahaan perkebunan baik pekerja harian maupun pekerja kontrak mengalami PHK. PHK tak bisa dihindarkan seiring menurunnya produksi CPO yang dipengaruhi oleh menurunnya permintaan. Permintaan CPO dari produsen CPO Malaysia lebih dipilih karena harganya lebih murah.
Dia mengingatkan Presiden Jokowi bahwa kebijakan pengenaan pajak ekspor CPO juga akan berdampak pada penguatan rupiah akibat turunnya pendapatan devisa ekspor dari CPO. Padahal, selama ini CPO merupakan penyumbang terbesar pemasok devisa ekspor.
"Karena itu, kebijakan pajak ekspor CPO harus direvisi dan bila perlu dicabut. Karena kebijakan tersebut sangat kontra produktif dan meyebabkan menurunnya Investasi baru disektor perkebunan sawit," tukas Gatot.
[dem]
