Berita

sudirman said/net

Politik

Rakyat Belum Menikmati Kinerja Sudirman Said

JUMAT, 20 NOVEMBER 2015 | 00:23 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Publik mempertanyakan tindak tanduk Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said belakangan ini. Sejauh ini ada yang menganggap Sudirman bukanlah 'pahlawan' dan bahkan hanya menjadi beban pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Bagaikan pendekar dewa mabuk, Sudirman Said melabrak pihak-pihak yang dianggapnya pencari rente. Namun, apakah kebijakan Sudirman Said sudah menguntungkan rakyat Indonesia? Apakah berimbas kepada rakyat? Menurut saya rakyat tidak dapat apa-apa," kata Sekjen Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (19/11).

Dia mencontohkan kebijakan Sudirman Said yang tidak menguntungkan rakyat Indonesia antara lain membubarkan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) dan menghidupkan Integrated Supply Chain (ISC), dua kali mengizinkan Freeport mengekspor kondensat padahal belum membangun smelter, mempercepat pembahasan perpanjangan kontrak kepada Freeport padahal semestinya baru dibahas pada 2019.

Dalam kasus pembubaran Petral, sebut Sya'roni, Sudirman Said mengatakan dengan ISC diharapkan Pertamina mendapatkan harga minyak yang terbaik. Tapi kenyatannya, meskipun harga minyak dunia terus menurun, rakyat masih dipaksa menerima harga yang BBM yang tinggi.

"Jadi, hingga sekarang rakyat belum menikmati hasil kinerja Sudirman Said. Dia bisanya hanya memproduksi hal-hal yang sifatnya bombastis namun gagal memberikan efek kesejahteraan kepada rakyat," imbuh Sya'roni.

Karena itu pula, manuver Sudirman Said membeberkan pertemuan Setya Novanto dengan petinggi Freeport, menurut Sya'roni, bisa jadi lebih didasari perasaan ketakutan "lahannya" diserobot orang. Bukan untuk membela kepentingan bangsa Indonesia sebagaimana yang digembar-gemborkannya selama ini.

"Kalau mau dianggap pahlawan, Sudirman Said semestinya membuka poin-poin negosiasi dengan Freeport. Sejauhmana negosiasinya itu akan menguntungkan rakyat. Kalau serba tertutup begini dikhawatirkan akan terjadi deal-deal tertentu yang tidak menguntungkan rakyat Indonesia," demikian Sya'roni.[dem]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Revolusi Status Buruh Harian Lepas

Senin, 22 Juni 2026 | 00:03

Nyanyian Sony Sebut 41 Nama Dituding Hanya untuk Kelabui Penyidik

Minggu, 21 Juni 2026 | 23:33

Penangkapan Roy dan Tifa Perkuat Anggapan Polisi di Bawah Kendali Jokowi

Minggu, 21 Juni 2026 | 23:17

Prabowo Panggil Rosan, Bahas Optimalisasi Aset Negara dan Transformasi BUMN

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:55

Program Sekolah Rakyat Dapat Akses Gratis Talent DNA ESQ

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:32

Malam Ini Roy Suryo dan Dokter Tifa Nginap di Rutan Polda, Besok ke Kejaksaan

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:01

Teruji di MRS 2026, Pertamax Turbo Jadi Andalan Utama Pembalap Nasional

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:46

Penyelenggaraan Haji Tahun Ini Lebih Baik dari Sebelumnya

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:46

Buntut Gesekan Petugas vs Ojol, Ini Strategi Baru Dishub DKI Atur Ruang Jalan Ibu Kota

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:31

Mensos ke Pejabat Baru: Jangan Sabotase Program Sekolah Rakyat!

Minggu, 21 Juni 2026 | 20:45

Selengkapnya