Berita

sudirman said/net

Politik

Rakyat Belum Menikmati Kinerja Sudirman Said

JUMAT, 20 NOVEMBER 2015 | 00:23 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Publik mempertanyakan tindak tanduk Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said belakangan ini. Sejauh ini ada yang menganggap Sudirman bukanlah 'pahlawan' dan bahkan hanya menjadi beban pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Bagaikan pendekar dewa mabuk, Sudirman Said melabrak pihak-pihak yang dianggapnya pencari rente. Namun, apakah kebijakan Sudirman Said sudah menguntungkan rakyat Indonesia? Apakah berimbas kepada rakyat? Menurut saya rakyat tidak dapat apa-apa," kata Sekjen Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (19/11).

Dia mencontohkan kebijakan Sudirman Said yang tidak menguntungkan rakyat Indonesia antara lain membubarkan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) dan menghidupkan Integrated Supply Chain (ISC), dua kali mengizinkan Freeport mengekspor kondensat padahal belum membangun smelter, mempercepat pembahasan perpanjangan kontrak kepada Freeport padahal semestinya baru dibahas pada 2019.

Dalam kasus pembubaran Petral, sebut Sya'roni, Sudirman Said mengatakan dengan ISC diharapkan Pertamina mendapatkan harga minyak yang terbaik. Tapi kenyatannya, meskipun harga minyak dunia terus menurun, rakyat masih dipaksa menerima harga yang BBM yang tinggi.

"Jadi, hingga sekarang rakyat belum menikmati hasil kinerja Sudirman Said. Dia bisanya hanya memproduksi hal-hal yang sifatnya bombastis namun gagal memberikan efek kesejahteraan kepada rakyat," imbuh Sya'roni.

Karena itu pula, manuver Sudirman Said membeberkan pertemuan Setya Novanto dengan petinggi Freeport, menurut Sya'roni, bisa jadi lebih didasari perasaan ketakutan "lahannya" diserobot orang. Bukan untuk membela kepentingan bangsa Indonesia sebagaimana yang digembar-gemborkannya selama ini.

"Kalau mau dianggap pahlawan, Sudirman Said semestinya membuka poin-poin negosiasi dengan Freeport. Sejauhmana negosiasinya itu akan menguntungkan rakyat. Kalau serba tertutup begini dikhawatirkan akan terjadi deal-deal tertentu yang tidak menguntungkan rakyat Indonesia," demikian Sya'roni.[dem]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya