Berita

Hukum

KPK: Perbuatan Setya Novanto Koruptif

KAMIS, 19 NOVEMBER 2015 | 23:56 WIB | LAPORAN:

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki mengatakan kasus Ketua DPR RI Setya Novanto dengan Freeport harus ditangani oleh pihak kepolisian.

Menurut dia kepolisian bisa masuk dari segala penjuru, mulai dari menggunakan Undang-Undang Informasi Teknologi (IT) maupun Tindak Pidana Umum sebagai rujukan penyidikan. Berbeda dengan KPK.

"Kepolisian bisa dari segala penjuru, sedangkan kita hanya bisa dilihat dari tindakan korupsi saja," ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11).


Ruki menilai Setya Novanto telah melakukan perbuatan yang koruptif dengan meminta saham ke PT Freeport. Menurutnya, setiap pejabat negara tidak boleh memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi.

"Tapi publik harus bisa membedakan mana perilaku koruptif dan mana tindak pidana korupsi. Seorang pejabat yang meminta sesuatu dari orang lain demi keuntungan pribadi itu termasuk perilaku koruptif," ungkapnya.

Namun demikian Ruki menyampaikan pernyataan mengambang. Dia mengaku KPK tidak akan membiarkan kasus Setya Novanto berlarut-larut namun lembaga anti rasuah belum ada rencana untuk mengusutnya.[dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya