Kalau Tak Mau Disebut Bagian Dari Mafia, Jokowi Harus Laporkan Setya Novanto Ke Polisi

Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan harus melaporkan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha minyak Muhammad Reza Chalid ke aparat penegak hukum.

Jokowi, JK dan Luhut perlu melaporkan Novanto dan Reza yang sudah sering disebut sebagai mafia atas tuduhan penipuan.

"Jika tidak memproses kejahatan pidana penipuan kedua orang itu (Novanto dan Reza), maka patut diduga kuat baik presiden, wapres maupun menkopolhukam adalah bagian dari mafia," kata aktivis Haris Rusli Moti dalam pesan yang dipancarluaskannya kemarin (Rabu, 17/11).

Jika tidak ada tindakan hukum, kata Haris, maka isu mengenai permintaan saham kepada Freeport untuk Presiden Jokowi, Wapres JK dan Menteri Luhut benar adanya..

"Patut diduga pertemuan yang terekam dan pencatutan nama (oleh Novanto dan Reza) atas sepengetahuan dan seizin mereka," sambung mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu.

Pernyataan Haris disampaikan sebagai komentar atas pernyataan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang mengatakan bahwa pencatutan nama seseorang demi memperoleh keuntungan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.

Badrodin menyampaikan hal itu menanggapi dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK oleh Ketua DPR Setya Novanto, seperti dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said.

Namun, kata Badrodin melanjutkan, penegak hukum tidak dapat serta-merta melakukan penindakan. Pengusutan perkara itu harus didahului oleh laporan dari pihak yang merasa menjadi korban, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden.

"Kalau yang dicatut enggak mempersoalkan, ya enggak apa-apa, apalagi minta saham itu kan belum terjadi. Beda soal kalau sudah terjadi," ujar Badrodin. [dem]