Skandal Setya Novanto minta saham Freeport sungguh memalukan dan harusnya setelah kasus ini politisi Partai Golkar itu legowo untuk mengundurkan diri dari kursi Ketua DPR RI yang didudukinya.
Kekisruhan Freeport yang melibatkan petinggi Golkar ini mau tidak mau membuat banyak kader partai itu merasa malu dan malu sekali.
"Sebagai kader Partai Golkar, saya dan keluarga besar Poros Muda Partai Golkar merasa malu, malu sekali," ujar Andi Sinulingga dalam dialog dengan redaksi.
"Negeri ini lagi dalam masalah ekonomi yang tidak baik, kok bapak rakyatnya sibuk bisnis memperkaya diri," kata dia lagi.
Menurut Andi Sinulinnga, posisi Setya Novanto di DPR RI bisa dikocok ulang.
"Ada tiga cara. Posisinya (sebagai Ketua DPR RI) bisa digantikan kader Golkar yang lain, atau bisa juga dikocok ulang, atau bisa dikembalikan kepada aturan MD3 yang lama, karena ini sejatinya hak PDIP," kata Andi Sinulingga lagi.
Menurut Andi Sinulingga yang dia maksud bukan aturan dalam UU 17/2014 tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD/DPD RI yang kerap disingkat UU MD3. Di dalam UU ini disebutkan bahwa pimpinan DPR RI dipilih dalam satu paket.
Melainkan, aturan dalam UU 29/2009 tentang MD3 yang mengatakan bahwa pimpinan DPR RI adalah partai yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu. Aturan mengenai pimpinan DPR RI ini diubah oleh Koalisi Merah Putih (KMP) dengan maksud menguasai DPR RI demi mengimbangi kekuasaan Presiden.
"(Aturan tentang pimpinan DPR RI) dikembalikan. Tinggal diubah saja, semudah KMP mengubahnya. Biar tertib politik kita. Jangan nanti diubah lagi sesuai selera," demikian Andi Sinulingga.
[dem]
