Desakan agar Jaksa Agung HM. Prasetyo diganti makin menguat. Indonesia Justice Watch (IJW) memiliki dua pendekatan yang bisa dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melengserkan Prasetyo dalam reshuffle jilid dua, yakni pendekatan internal dan politik.
Dalam pendekatan internal, IJW berharap yang ditunjuk Jokowi mengganti Prasetyo nantinya adalah jaksa aktif dari internal yang usia produktif, berprestasi, berintegritas, dan memang layak. Jaksa Agung dari jajaran internal akan menjadi pelecut semangat para jaksa untuk berprestasi dan berkinerja baik.
"Karena reward-nya menjadi Jaksa Agung," kata Direktur Eksekutif IJW Akbar Hidayatullah kepada redaksi di Jakarta, Rabu (18/11).
Menurutnya, Jaksa Agung dari kalangan internal bisa memberikan rangsangan untuk Korps Adhyaksa menjadi lebih baik. Bahkan, lebih baik lagi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Jaksa Agung dari internal tentu jauh dari pengaruh partai politik.
"Kalau berprestasi diberi reward, kalau bermasalah diberi sanksi," kata Akbar.
Sedangkan dari kriteria politik, lanjutnya, ada beberapa mantan jaksa yang pernah menjadi kepala Kejaksaan Tinggi.
"Ini juga bisa jadi alternatif Pak Jokowi," ungkapnya.
Berbicara nama figur internal, Akbar menyebut ada nama Chuck Suryosumpeno, Kajati Maluku yang juga Presiden Asset Recovery Interagency Network for Asia and Pacific (ARIN-AP).
"Saya rasa kinerja Chuck sudah terbukti selama ini, salah satunya di bidang pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dan lainnya. Apalagi dia pernah menemukan banyaknya barang sitaan yang disalahgunakan oleh penegak hukum. Dia ini berani," jelasnya.
Sebagai catatan IJW, dibandingkan Jokowi, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu tepat memilih Jaksa Agung yang mampu memberikan perubahan signifikan.
"Kami punya catatan pencapaian fenomenal masa Basrief Arief, dia buat struktur organisasi baru untuk mengoptimalkan capaian PNBP kejaksaan. Dan terbukti berhasil, Rp 3,1 triliun lebih PNBP disetor ke kas negara," cetus Akbar.
Sementara, untuk figur kedua yang dinilai masuk akal adalah mantan Ketua Komisi Kejaksaan Halius Husein.
"Beliau kan pernah jadi kader PDIP. Ya menurut IJW bisa juga dia di-screening maupun fit and proper test oleh Presiden Jokowi," demikian Akbar.[dem]
