Implementasi dana desa masih menimbulkan masalah. Belum adanya formulasi yang jelas membuat perangkat desa tidak dapat menerapkan dana desa sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Desa.
Kesimpulan demikian Anggota DPD RI, Dedi Iskandar Batubara, saat sidang paripurna DPD RI ke V Masa Sidang II Tahun Sidang 2015-2016 dengan agenda mendengarkan laporan reses anggota DPD RI, Selasa (17/11). Dedi Iskandar bukan satu-satunya senator yang mengungkap ketimpangan dana desa di daerah.
"Perangkat desa kerap merasa bingung apa yang harus dilakukan sehingga kami merasa perlu adanya pembinaan dan pendampingan dari pemerintah pusat," ujar Dedi Iskandar mewakili anggota dari daerah pemilihan Sumatera Utara dalam laporannya.
Penundaan pengangkatan guru honorer di daerah, pelaksanaan Pilkada serentak dan banyaknya perusahaan di daerah yang tidak melaksanakan program Dana Tanggung Jawab Sosial (CSR) juga disorot dan dikritisi para senator.
Dalam Sidang yang dipimpin oleh Farouk Muhammad bersama GKR Hemas, senator asal Sumatera Barat, Emma Yohana menyampaikan bahwa persoalan mengenai guru honorer di Sumatera Barat perlu mendapat perhatian khusus, terutama dengan tidak dianggarkannya pengangkatan guru honorer menjadi PNS pada APBN tahun 2016.
Anggota DPD RI Provinsi Bangka Belitung, Bahar Buasan menjelaskan bahwa masih banyak perusahaan swasta yang tidak melaksanakan CSR, sehingga masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan tidak merasakan manfaat apapun.
Para senator menilai pelaksanaan Pilkada serentak rawan konflik sehingga diperlukan adanya pengawasan yang ketat dari pelaksana pemilu.[dem]
