Komisi III Minta Kapolri Usut Mafia Tanah Di Sumut

Komisi III DPR akan meminta Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengusut dugaan mafia tanah di Provinsi Sumatera Utara.

Selain meminta Kapolri turun tangan, komisi hukum berjanji akan segera memproses aduan korban praktik mafia tanah dengan membahasnya dalam Panitia Kerja Penegakan Hukum. Setelah lebih dahulu meneliti inti permasalahan yang melibatkan Badan Pertanahan Sumut.

"Kalau ada proses yang tidak adil, Panja Penegakan Hukum akan melakukan kunjungan ke Medan untuk menyelidiki kasus itu," kata anggota Komisi III Desmon J. Mahesa di gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11).

Pernyataan Desmon terkait pertemuan kuasa hukum PT. Bumi Mansyur Permai (BMP) Zakaria Bangun dengan Komisi III yang digelar pada siang tadi. Dalam pertemuan tersebut, Zakaria mengharapkan Komisi III dan kepolisian bisa ikut andil menyelesaikan kasus mafia tanah di Sumut. Zakari mengatakan PT BMP telah menjadi korban mafia tanah

"Sebagai lembaga pengawas, ingatkan Kapolri belum menegakkan hukum di Indonesia. Kami meminta perlindungan hukum, sekaligus supaya mafia tanah di Sumatera Utara dituntaskan," kata Zakaria di ruang Komisi III DPR.

Selain mengadu ke Komisi III, mereka juga telah meminta bantuan hukum kepada Presiden Joko Widodo.

Isinya meminta perlindungan Presiden untuk menindak mafia tanah yang merambah hutan lindung, menyerobot tanah negara, dan tanah masyarakat di Sumut. Surat tersebut ditembuskan diantaranya kepada Wapres Jusuf Kalla, Kapolri, Kejaksaan Agung, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. [wah]