Keputusan pemerintah menyepakati penggunaan mata uang Yuan dan Rupiah dalam perdagangan dengan Republik Rakyat Tiongkok (China) disambut positif oleh parlemen. Cara demikian dinilai bisa menyelamatkan rupiah.
"Jika sifatnya hanya hubungan perdagangan dua negara (bilateral) itu sah-sah saja, akan tetapi hal ini tidak bisa digunakan serta diterapkan kepada negara lain," ujar anggota Komisi XI DPR RI, Donny Imam Priambodo dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Senin (16/11).
Meski begitu, dia melihat masih banyak pertimbangan yang harus diperjelas jika ingin mematenkan Yuan Renminbi sebagai alat tukar dalam transaksi internasional.
Menurut Donny, peredaran dan pertukaran mata uang internasional masih didominasi US Dolar, yang mencatat angka 60%. Sedangkan 40% transaksi lain sebagian besar menggunakan mata uang yang masuk dalam Special Drawing Right (SDR) yaitu Yen, Euro dan Poundsterling.
Donny mengakui, posisi Tiongkok dalam percaturan ekonomi global saat ini tak bisa dipandang sebelah mata. Negara ini memiliki cadangan devisa cukup besar, dan hubungan dagangnya dengan negara-negara di dunia juga sangat luas. Kuatnya pengaruh Tiongkok dalam perekonomian global juga semakin tertopang dengan pelemahan nilai tukar US dolar belakangan ini.
"Kalau renminbi Yuan ini jadi reserve currency (cadangan mata uang), maka secara otomatis pangsa dari US Dolar sejumlah 60% akan terbagi," tutur legislator Fraksi Nasdem ini.
Namun, sekali lagi Donny mengingatkan kesepakatan itu bisa berimplikasi negatif jika diterapkan sewaktu renmimbi belum masuk dalam reserve currency (SDR). Ketika hal itu terjadi, Indonesia akan kesulitan memanfaatkan cadangan yuan renminbi, mengingat penggunaannya di skala internasional masih terbatas. Padahal, cadangan devisa Indonesia juga dibutuhkan untuk aktivitas ekonomi internasional dengan berbagai negara di dunia.
"Negara lain pasti akan bertanya ini mata uang apa? Sedangkan China memegang uang kita masih bisa ditukar ke US Dolar di negara lain. Nah ini reniminbi kita tukar ke negara lain tidak laku, nah ini yang menjadi perkara dan persoalnnya terkait renminbi," pungkasnya.[dem]
