Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sangat menyesalkan DPR dan pemerintah tidak memasukkan anggaran pengangkatan guru honorer Kategori 2 menjadi PNS ke dalam APBN 2016 yang baru disahkan.
"Patut dipertanyakan, mengapa masalah pengangkatan guru honorer bisa dengan mudah dikesampingkan, sedangkan anggaran-anggaran lain yang mungkin kalah krusial dapat dimasukkan. Janji pemerintah mengangkat guru terancam tidak terwujud karena tidak adanya anggaran," ujar Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad dalam keterangannya, Senin (16/11).
"Inilah mengapa hak budget DPD menjadi penting, yakni agar APBN dapat lebih baik teranggarkan. Apalagi dalam kasus ini, banyak guru honorer bekerja di daerah," sambung Farouk.
Dikatakan dia, pengangkatan guru honorer menjadi PNS sangat mendesak karena tidak saja terkait dengan rasio guru-murid tapi juga dengan persebaran guru yang merata di seluruh pelosok Indonesia, seperti di daerah terpencil, kepulauan, dan perbatasan.
"Kesejahteraan guru dan jaminan hari tua bagi mereka menjadi krusial karena tidak mungkin seorang guru dapat berkonsentrasi mengajar dan mendidik siswa bila mereka masih harus memikirkan bagaimana bertahan hidup," tukas mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) itu.
Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, menegaskan bahwa pemerintah dan DPR sudah menyepakati pengangkatan status guru honorer Kategori 2 menjadi PNS pada rapat bersama Komisi II DPR pada 15 September 2015.
Pengangkatan tersebut akan dilakukan secara berkala selama 4 tahun dari tahun 2016-2019 dengan biaya pengangkatan sebesar Rp 188,355 miliar dan total anggaran yang mencapai Rp 34 triliun. Sayangnya, anggaran ini tidak terlihat pada APBN 2016.[dem]
