Prestasi Bidang Hukum Harus Jadi Catatan Jokowi

Prestasi di bidang penegakan hukum harus menjadi cacatan utama dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Hampir seluruh survei dan jajak pendapat menyatakan adanya ketidakpuasan publik terhadap upaya penegakan hukum saat ini.

Perseteruan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Rancangan Undang-undang yang hendak mengamputasi usia dan wewenang KPK, maraknya kasus korupsi politik, serta lemahnya kinerja penegakan hukum akibat praktik kongkalikong adalah beberapa faktor penyebab kekecewaan publik.

"Penunjukan M. Prasetyo yang merupakan kader partai sebagai Jaksa Agung juga sejak awal telah menuai kontroversi," kata juru bicara Partai Demokrat Kastorius dalam diskusi bertajuk 'Reshuffle Kabinet Jilid II: Perlukah Jaksa Agung Diganti?' di kawasan Senopati, Jakarta, Minggu (15/11).

Menurutnya, meski secara personal Prasetyo adalah mantan jaksa yang mumpuni, namun sejak diangkat memimpin Korps Adhyaksa, publik telah menaruh tanda-tanya besar terhadap independensinya karena merupakan kader Partai Nasdem.

Paling tidak, terdapat dua alasan utama yang melatarbelakangi dugaan publik. Yakni, penegakan hukum masih rawan praktik gurita mafia karena faktor transparansi dan akuntabilitas penegakan yang rendah. Serta, persaingan kekuasaan politik dengan kekuasaan hukum masih dominan guna pengamanan akses material dan sumber daya politik.

"Sistem hukum adalah salah satu instrumen paling efektif untuk akumulasi kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi," tegas Kastorius yang juga salah satu ketua DPP Demokrat. [wah]