Berita

Politik

Buruh Mogok Nasional Empat Hari Mulai 24 November

SABTU, 14 NOVEMBER 2015 | 14:36 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) menginstruksikan seluruh anggotanya di Indonesia ikut serta dalam unjuk rasa nasional bersama Komite Aksi Upah-Gerakan Buruh Indonesia (KAU-GBI) berupa Mogok Nasional.

Instruksi itu menindaklanjuti surat dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang dipimpin Said Iqbal. Foto surat instruksi tersebut didapatkan redaksi, dengan tanggal diterbitkannya yaitu 13 November 2015.

Dalam surat bernomor 02485/Org//DPP FSPMI/XI/2015 itu, disebutkan bahwa waktu pelaksaaan mogok nasional adalah empat hari, mulai dari Selasa (24/11) sampai Jumat (27/11) mulai pukul 08.00 sampai 18.00 WiB.


Dasar hukum rencana aksi mogok nasional ini adalah UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja pasal 4 ayat 2e, dan Anggaran Dasar FSPMI pasal 17 ayat 3 tentang Kewajiban Anggota Melaksanakan Keputusan-keputusan Organisasi FSPMI.

Sedangkan tuntutan mereka adalah, agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Kedua, buruh menolak formulasi kenaikan upah minimum hanya sebesar inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Ketga, buruh juga menuntut kenaikan upah minimum tahun 2016 sebesar Rp 500.000 atau naik 25 persen serta berlakukan ketentuan upah minimum sektoral di atas nilai upah minimum.

Di butir ketiga surat instruksi itu disebutkan yang dapat menjadi lokasi aksi nasional adalah masing-masing lingkungan pabrik di kawasan industri atau non-kawasan industri, atau ruang publik dan kantor Gubernur/Bupati/Walikota setempat. Peserta aksi diminta menggunakan kaos, kemeja atau jaket FSPMI.

Tiap DPW FSPMI dan satuan-satuan organisasi di bawahnya, juga diminta mengirimkan surat pemberitahun akan adanya aksi mogok ke Polda dan Polres setempat, atau pimpinan di wilayah masing-masing. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya