Segenap suporter Pecinta Sepakbola Nasional mendatangi Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) Universitas Indonesia (UI), Depok, kemarin siang (Jumat, 13/11). Perwakilan suporter yang datang di antaranya Ade Chandra (FDSSI), Larico Ranggamone (suporter The Jakmania) dan juga salah satu pelatih kawakan Rahmad Darmawan.
Kedatangan para suporter ini mengadukan keberadaan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) kepada LKBH UI tersebut.
Koordinator Pecinta Sepakbola Nasional, Rio Vereiza merasa prihatin dan sedih karena sudah hampir satu tahun kompetisi sepak bola nasional terhenti. Perwakilan suporter mengadukan BOPI yakni lembaga yang didirikan oleh Pemerintah melalui Permenpora Nomor 0009/2015. Pasal 87 ayat 3 UU Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) menyatakan bahwa Pengawasan dan pengendalian olahraga profesional dilakukan oleh Lembaga Mandiri yang dibentuk oleh pemerintah.
"Yang menjadi pertanyaan adalah apakah BOPI layak disebut sebagai Lembaga Mandiri? Di mana dalam Pasal 2 ayat (1) dan (3) Permenpora No. 009/2015, secara jelas disebutkan bahwa BOPI merupakan lembaga mandiri pembantu menteri dalam pembinaan dan pengembangan olahraga profesional di Indonesia, serta dalam melaksanakan tugasnya, BOPI bertanggung jawab kepada menteri," kata Rio.
Rio menambahkan bahwa di samping itu, dalam Penjelasan Pasal 58 ayat (2) UU SKN, dijelaskan juga bahwa yang dimaksud dengan lembaga mandiri dalam ketentuan ini (Ps. 87 ayat 3 UU SKN) adalah lembaga yang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya bebas dari pengaruh dan intervensi Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau pihak manapun.
"Kaitannya dengan sepakbola adalah wewenang-wewenang yang dimiliki oleh BOPI lewat Permenpora tadi telah menabrak UU SKN, di mana dalam Pasal 29 ayat 2 UU SKN dinyatakan bahwa Pembinaan dan Pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional, yang tentu saja dalam hal ini bukanlah BOPI," lanjutnya.
Terlebih lagi dalam pelaksanaannya, BOPI melalui Permenpora juga diberi kewenangan mengeluarkan rekomendasi perizinan kegiatan (pembinaan dan pengembangan) olahraga profesional, yang sekali lagi dalam UU SKN maupun pelaksananya yaitu PP 17/2007, telah memberikan wewenang itu kepada Induk Organisasi Olahraga yang bersangkutan.
"Kami berpendapat bahwa keberadaan BOPI telah menimbulkan konflik panjang sehingga menurut kami hal itu telah mencederai semangat sepakbola nasional yang amat kami cintai," tegasnya.
Wakil Ketua LKBH-PPS UI, Abdul Toni berjanji akan mempelajari serta mengkaji aduan yang disampaikan oleh para suporter ini.
"Dalam teori hukum apabila terdapat ketidaksesuaian antara peraturan di bawah undang-undang dengan undang, maka hal tersebut dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Kami membutuhkan waktu dua pekan untuk membuat materi yang akan diajukan ke MA," tambah Toni.
[wid]
