Berita

Hukum

ICW Ganti Nama Jadi TPA Aja

JUMAT, 13 NOVEMBER 2015 | 17:59 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Indonesian Corruption Watch (ICW) bersikap aneh. Bukannya kritis terhadap kasus-kasus korupsi besar di Pemprov DKI, ICW malah 'menyerang' pejabat BPK DKI yang melakukan audit terkait dugaan korupsi tersebut. Kritikan pun mengalir. ICW disarankan ganti nama.

"Jadi TPA aja, Tim Pelindung Ahok. Ubah nama, nama itu (Indonesian Corruption Watch) udah gak relevan lagi," kata aktivis dan budayawan Ratna Sarumpaet kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu (Jumat, 13/11).

Ratna beralasan ICW sudah menodai nama besarnya sendiri. Demi membela Ahok, ICW tak peduli melakukannya dengan cara-cara adu domba. Sementara itu, ICW sama sekali tak peduli, misalnya terkait hasil audit BPK yang menemukan indikasi kerugian negara dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) oleh Ahok.


"Sebaiknya jangan pake nama itu (ICW) lagi. ICW seperti mewakili Ahok dengan fitnah dan tuduhan. ICW mengadu domba BPK dengan KPK," kata Ratna.

Pernyataan keras Ratna ini disampaikan sebagai komentar atas langkah ICW yang melaporkan kasus dugaan potensi konflik kepentingan dan pelanggaran etik yang dilakukan Kepala BPK Perwakilan Jakarta ke Inspektorat Utama BPK.

'Serangan' ICW dilakukan di saat auditor Negara itu melakukan audit investigatif terkait pembelian lahan RSSW. Hasil audit tahap pertama BPK menemukan indikasi kerugian APDB DKI Rp 191 miliar dari pembeliah lahan tersebut.

Tadi siang, Ratna bersama sekitar 20-an aktivis, pemerhati dan warga DKI yang konsen menyorot berbagai skandal di Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Ahok mendatangi Kepala BPK DKI Efdinal di kantornya untuk melakukan klarifikasi. Pertemuan berlangsung sekitar tiga jam dari pukul 13.00 hingga 16.00 Wib.

Mendapat penjelasan dari Efdinal bahwa dirinya tidak salah dan serangan ICW tak berdasar, Ratna cs komit mendukung BPKP DKI untuk menuntaskan audit investigasinya.

"Kita dukung untuk diselesaikan audit invetsigasinya, kita dorong Kepala BPKP DKI tidak kendor. Kita mau audit investigasi yang diminta KPK betul-betul dikerjakan dan bisa selesai akhir bulan ini seperti yang dijanjikan," kata Ratna.

"Kami sesalkan ICW kenapa jadi makelar kasus. Dia LSM anti korupsi, kenapa berubah kelakuan,"  demikian Ratna.[dem]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya