Golkar Terpuruk, Beberapa Nama Didorong Jadi Ketum Baru

Dorongan agar Golkar membentuk pengurus transisi untuk menggelar Munas terus berdatangan.

Kali ini datang dari kader muda Golkar di DPR RI, Bowo Sidik Pangarso. Dia meminta kelegowoan Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie alias ARB untuk mendukung pembentukan pengurus transisi partai. Menurut dia, kepengurusan transisi-lah paling layak menggelar Munas, yang nantinya mengakhiri perseteruan internal partai. Pemilik suara dalam Munas tersebut adalah mereka yang ada di Munas Riau 2009.

"Agung Laksono sudah setuju Munas. Sebagai kader saya berharap Pak ARB legowo. Anak-anak muda Golkar juga semangatnya adalah Munas," kata Bowo ketika ditemui di Denpasar, Bali.

Semangat Munas, lanjut anggota Komisi VIII DPR ini, adalah untuk perubahan Golkar yang lebih baik. Kalau ARB tidak menyetujui Munas digelar, ia yakin Golkar kian terpuruk di Pemilihan Umum 2019. Dia juga mengusulkan Munas oleh kepengurusan transisi digelar Juni 2016.

"Kalau tidak mau Munas, Golkar terpuruk ke depan dan mudah dikalahkan. Kaum muda sudah setuju, janganlah ada yang melawan arus," katanya yakin.

Karena kebanyakan tokoh muda Golkar mendukung kepengurusan transisi dan Munas, Bowo berharap Munas itu menghasilkan kepemimpinan baru di tangan kaum muda Golkar. Golkar pun seharusnya malu jika berkaca pada partai lain yang sudah melaksanakan regenerasi, sebut saja PAN dan PKB.

"Kita (Golkar) punya banyak stok bagus. Setya Novanto, Ade Komarudin, Mahyudin, atau Airlanga Hartanto. Kalau mau eksis di Pemilu 2019, Golkar sudah harus dipimpin anak mudanya," ungkapnya.

"Lagipula enggak ada sejarah Ketum Golkar terpilih dua kali," jelas Bowo.

Dia juga yakin sistem demokasi Munas di bawah kepengurusan transisi itu akan membuka ruang luas bagi siapapun juga bertarung secara adil, termasuk jika tokoh tua mau terlibat lagi dalam pertarungan tersebut.

"Golkar adalah partai kader, berarti dia terbuka dan demokratis. Kalau sistem terbuka dan demokratis, maka semua tokoh Golkar punya peluang untuk maju dan terpilih," tutupnya.

Dalam kesempatan itu Bowo juga menyebut kepengurusan Golkar hasil Munas Bali di bawah ARB belum sah karena belum disahkan oleh SK Menteri Hukum dan HAM. [ald]