Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI ) Boyamin Saiman mendesak agar Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan bagi-bagi alokasi gas ke trader gas yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya, PT Pertagas.
Pasalnya, selama ini, banyak trader tak punya fasilitas diberikan keistimewaan oleh kedua perusahaan tersebut.
"Semua penegak hukum harus berani mengusut dugaan alokasi ke trader gas. Orang yang kerjasama dengan BUMN, seperti Pertamina, kan harus jelas baik dari sisi performa, kemampuan keuangan, tidak bisa alokasi gas diberikan sembarangan," tegas Boyamin di Jakarta, Rabu (11/11).
Boyamin menduga, jika kemudian alokasi itu diberikan ke trader gas yang modal dengkul, maka sudah bisa dipastikan ada permainan yang dilakukan. Tentu, imbuh dia, penegak hukum harus menelisik dugaan tersebut.
"Kebanyakan kan seringkali mereka para trader yang bermodal dengkul, permainan alokasi di daerah juga seringkali dilakukan di level pejabat setingkat bupati," ujar dia.
Dia menambahkan, seringkali para trader yang diberikan alokasi itu kemudian tidak memiliki pembeli siapa. Belum lagi mereka sama sekali tidak memiliki bank garansi untuk jaminan. Alhasil, lanjut Bonyamin, negara juga pada akhirnya dirugikan. Padahal gas merupakan sumber energi primer yang harus jelas peruntukan penggunaanya.
"Jika seperti itu patut diduga memang terjadi penyimpangan, sekarang ini alokasi-alokasi gas seperti itu makin tidak terkontrol," tegasnya.
Sebelumnya Koordinator Divisi Monitoring dan Analisa Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas mengemukakan, seringkali para trader gas hanya berbekal kedekatan politik saja, tanpa memiliki infrastruktur, kemudian tanpa berkeringat, bisa seenaknya masuk ke bisnis migas.
Kata Firdaus, penegak hukum harus jeli melihat berbagai kontrak atau jual beli migas yang ada terutama yang melibatkan Pertamina dan para trader gas yang tidak memiliki infrastruktur.
"Kalau tidak diperbaiki akan semakin parah. Itu mesti diberantas. Orang tidak punya kemampuan, kemudian main di industri gas berbekal portofolio politik," tandasnya.
[wid]
