Berita

Politik

Dubes Paul: Hubungan Indonesia-Australia Bagai Pasangan Dalam Pernikahan

SELASA, 10 NOVEMBER 2015 | 16:38 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

. Setelah terkendala isu penyadapan kepala negara dan hukuman mati kepada kurir narkoba, hubungan Australia dengan Republik Indonesia kembali baik dan berjalan seperti biasanya.

Hal itu dikatakan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson, saat bertandang ke kantor redaksi Rakyat Merdeka, di Graha Pena, Jakarta, Selasa (10/11). Paul diterima Dewan Kebijakan Redaksi serta para pimpinan Rakyat Merdeka seperti Kiki Iswara, Ratna Susilowati, Ricky Handayani dan Kartika Sari.

Menurut Paul, suhu hubungan diplomatik yang memanas beberapa waktu lalu tidak akan mempengaruhi pencapaian-pencapaian besar yang telah dilakukan kedua negara.


"Jumlah turis baik dari Indonesia ke Australia dan sebaliknya terus bertambah, pertukaran pelajar kita terus meningkat, nilai kerjasama dagang semakin besar. Melihat itu semua bagaimana bisa mengatakan hubungan negara kita buruk?" ungkap Paul.

"Saya lebih setuju menyebut hubungan Indonesia dan Australia naik turun, tetapi tetap dilandasi suatu dasar yang sangat kuat. Lihat saja bagaimana kerjasama pariwisata, pertukaran pelajar dan perdagangan kita tumbuh," tambah pria yang gemar berolahraga ini.

Selain itu, PM Australia yang baru, Malcolm Turnbull, akan menemui Presiden Joko Widodo di Jakarta pada pekan mendatang. Ia menyebut kedatangan Turnbull nanti juga untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Australia.

"Selain akan membahas isu-isu umum, kedatangannya (Turnbull) akan lebih banyak bicara bisnis. Dan Presiden Jokowi adalah pebisnis sebelum ia menjadi presiden," kata Dubes yang pernah 7 tahun menjadi jurnalis ini.

Kesimpulan Paul adalah hubungan Indonesia dan Australia memang kerap mengalami perubahan suhu, namun tak akan mengganggu dasar yang sudah dibangun begitu lama dan kokoh. Ia menemukan istilah yang pas untuk menggambarkannya.

"Hubungan Indonesia dan Australia bagaikan pasangan dalam pernikahan," sebutnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya