Berita

tb hasanuddin

Politik

TB Hasanuddin: Kalau Perlu, Kami Panggil Menlu Biar Clear

SENIN, 09 NOVEMBER 2015 | 19:36 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Isu peran makelar" yang mengatur pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, sudah terdengar sejak Agustus lalu.

Hal itu diakui anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, kepada redaksi, sesaat lalu. Namun saat itu, politisi PDI Perjuangan ini masih meragukan informasi tersebut.

"Saya sejak awal Agustus sebenarnya sudah dapat informasi makelar” ini. Tapi berdasarkan pengalaman saya, saya ragu. Rasanya tidak mungkin, karena untuk acara pertemuan seorang presiden bukan hanya menyangkut soal agenda dan keprotokolan saja, tapi juga menyangkut security," kata politisi yang akrab disapa Kang TB ini.


Pertemuan antar kepala negara, apalagi pertemuan Presiden RI dengan Amerika Serikat, pasti melibatkan banyak pihak dalam perencanaannya, seperti Menteri Luar Negeri, Duta Besar, Kepala Protokol Istana, Paspampres, dan banyak lagi. Jadi, tidak cukup hanya diatur oleh makelar”.

TB Hasanuddin juga menganggap persoalan ini sudah selesai setelah isu yang menyebar di publik itu dibantah oleh Menlu RI sendiri.

"Kalau kemudian masih terus ‘digoreng' oleh sebagian masyarakat, saya berharap kalau punya bukti atau data ya kami akan adakan pengusutan. Apa benar Kemenlu mengeluarkan uang sebesar 80 ribu dolar untuk itu?" tegasnya.

Menurutnya jika benar demikian, maka penggunaan anggaran negara untuk menyewa pelobi adalah pelanggaran, karena setahu dirinya tidak ada anggaran untuk jasa pelobi dalam anggaran tahun 2015.

"Kalau perlu, kami akan minta klarifikasi Menlu (Retno Marsudi) masalah ini biar clear,” ucap TB Hasanuddin.

Dua hari lalu (Sabtu, 7/11), Kementerian Luar Negeri RI sudah mengklarifikasi bahwa Pemerintah RI tidak menggunakan jasa pelobi dalam mengatur dan mempersiapan kunjungan Presiden ke Amerika Serikat.

Kemlu menyesalkan adanya artikel yang berjudul "Menunggu di Lobi Gedung Putih” (klik di sini) yang menjadi awal bergulirnya isu pertemuan Presiden Joko Widodo dan Barack Obama dirancang oleh konsultan asing berbasis di Singapura dan lembaga pelobi di Las Vegas.

Sementara, beberapa saat lalu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, tidak membantah ada keterlibatan pelobi dalam kunjungan Jokowi ke Amrik. Menurut Luhut, para pebisnis yang ikut dalam rombongan presiden menyewa jasa pelobi agar dapat bertemu dengan komunitas pebisnis di negeri Paman Sam. (Baca: Luhut: Pebisnis Dalam Rombongan Presiden Yang Sewa Pelobi). [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya