Berita

zulkifli hasan/net

Ketua MPR: Saatnya Berpihak Pada Industri Kapal Dalam Negeri

SABTU, 07 NOVEMBER 2015 | 15:05 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

‎Industri pembangunan kapal di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar. Selain masalah kompetitor dari luar, produsen kapal dalam negeri juga dihadapkan pada persoalan sistem adminstrasi dan perizinan yang berbelit. Bahkan, tak jarang izin yang diberikan kepada industri kapal dalam negeri lebih sulit dibanding produsen luar.

Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, menjawab pertanyaan wartawan usai memberikan ceramah di hadapan civitas akademica perguruan Tinggi Teknokrat Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Acara tersebut berlangsung di Kampus Teknokrat Jalan H. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung (Sabtu, 7/11).

Seharusnya, menurut Zulkifli, produsen kapal dalam negeri mendapatkan kemudahan karena industri lokal jelas sudah berkontribusi dalam pembangunan. Salah satunya adalah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.


"Negara harus berani memanfaatkan industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan kapal, kalau kurang barulah impor dari luar," kata Zulkifli.

Apalagi, menurut Zulkifli, produk kapal dalam negeri sudah mampu bersaing dengan produk serupa dari luar. Bahkan harga kapal dalam negeri relatif lebih murah dibanding luar negeri.

"Sudah saatnya kita lebih berpihak pada produk dalam negeri, dan itu harus menjadi semangat kita bersama, termasuk Presiden Jokowi", tambah Zulkifli.

Kemarin Jumat (6/11), Zulkifli Hasan, bersama Presiden Jokowi meninjau perusahaan pembuatan kapal  PT. Daya Radar Utama, Srengsem Panjang, Bandar Lampung. Di tempat tersebut Zulkifli dan Jokowi menerima berbagai keluhan dari para pengusaha kapal terkait perizinan dalam pembuatan kapal.

PT. Daya Radar Utama sendiri merupakan salah satu produsen kapal dalam negeri yang kerap menerima pesanan kapal baik dari dalam maupun luar negeri. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya