Berita

zulkifli hasan/net

Ketua MPR: Saatnya Berpihak Pada Industri Kapal Dalam Negeri

SABTU, 07 NOVEMBER 2015 | 15:05 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

‎Industri pembangunan kapal di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar. Selain masalah kompetitor dari luar, produsen kapal dalam negeri juga dihadapkan pada persoalan sistem adminstrasi dan perizinan yang berbelit. Bahkan, tak jarang izin yang diberikan kepada industri kapal dalam negeri lebih sulit dibanding produsen luar.

Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, menjawab pertanyaan wartawan usai memberikan ceramah di hadapan civitas akademica perguruan Tinggi Teknokrat Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Acara tersebut berlangsung di Kampus Teknokrat Jalan H. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung (Sabtu, 7/11).

Seharusnya, menurut Zulkifli, produsen kapal dalam negeri mendapatkan kemudahan karena industri lokal jelas sudah berkontribusi dalam pembangunan. Salah satunya adalah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.


"Negara harus berani memanfaatkan industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan kapal, kalau kurang barulah impor dari luar," kata Zulkifli.

Apalagi, menurut Zulkifli, produk kapal dalam negeri sudah mampu bersaing dengan produk serupa dari luar. Bahkan harga kapal dalam negeri relatif lebih murah dibanding luar negeri.

"Sudah saatnya kita lebih berpihak pada produk dalam negeri, dan itu harus menjadi semangat kita bersama, termasuk Presiden Jokowi", tambah Zulkifli.

Kemarin Jumat (6/11), Zulkifli Hasan, bersama Presiden Jokowi meninjau perusahaan pembuatan kapal  PT. Daya Radar Utama, Srengsem Panjang, Bandar Lampung. Di tempat tersebut Zulkifli dan Jokowi menerima berbagai keluhan dari para pengusaha kapal terkait perizinan dalam pembuatan kapal.

PT. Daya Radar Utama sendiri merupakan salah satu produsen kapal dalam negeri yang kerap menerima pesanan kapal baik dari dalam maupun luar negeri. [ald]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya