Berita

zulkifli hasan/net

Ketua MPR: Saatnya Berpihak Pada Industri Kapal Dalam Negeri

SABTU, 07 NOVEMBER 2015 | 15:05 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

‎Industri pembangunan kapal di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar. Selain masalah kompetitor dari luar, produsen kapal dalam negeri juga dihadapkan pada persoalan sistem adminstrasi dan perizinan yang berbelit. Bahkan, tak jarang izin yang diberikan kepada industri kapal dalam negeri lebih sulit dibanding produsen luar.

Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, menjawab pertanyaan wartawan usai memberikan ceramah di hadapan civitas akademica perguruan Tinggi Teknokrat Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Acara tersebut berlangsung di Kampus Teknokrat Jalan H. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung (Sabtu, 7/11).

Seharusnya, menurut Zulkifli, produsen kapal dalam negeri mendapatkan kemudahan karena industri lokal jelas sudah berkontribusi dalam pembangunan. Salah satunya adalah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.


"Negara harus berani memanfaatkan industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan kapal, kalau kurang barulah impor dari luar," kata Zulkifli.

Apalagi, menurut Zulkifli, produk kapal dalam negeri sudah mampu bersaing dengan produk serupa dari luar. Bahkan harga kapal dalam negeri relatif lebih murah dibanding luar negeri.

"Sudah saatnya kita lebih berpihak pada produk dalam negeri, dan itu harus menjadi semangat kita bersama, termasuk Presiden Jokowi", tambah Zulkifli.

Kemarin Jumat (6/11), Zulkifli Hasan, bersama Presiden Jokowi meninjau perusahaan pembuatan kapal  PT. Daya Radar Utama, Srengsem Panjang, Bandar Lampung. Di tempat tersebut Zulkifli dan Jokowi menerima berbagai keluhan dari para pengusaha kapal terkait perizinan dalam pembuatan kapal.

PT. Daya Radar Utama sendiri merupakan salah satu produsen kapal dalam negeri yang kerap menerima pesanan kapal baik dari dalam maupun luar negeri. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya