Berita

Politik

Rencana DPR Merevisi Kebijakan Lelang Jabatan Berbau Politis

JUMAT, 06 NOVEMBER 2015 | 10:14 WIB | LAPORAN:

Rencana DPR merevisi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dicurigai sebagai upaya untuk membali mempolitisasi posisi-posisi strategis di berbagai instansi pemerintahan, termasuk di tingkat daerah.

"Ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang diselenggarakan Desember mendatang. DPR mencoba menarik kembali birokrasi ke arena politik pemenangan Pilkada," ujar Direktur Eksekutif
Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro), Sad Dian Utomo melalui siaran pers, Jumat (6/11).

Sad Dian berpendapat, revisi peraturan lelang jabatan itu hanya akan membuka celah bagi para calon kepala daerah untuk melakukan berbagai kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada. Salah satu kecurangan yang sangat mungkin dilakukan jika kebijakan lelang jabatan ini direvisi, kata Sad Dina, para calon akan menggaet para pegawai pemerintah untuk menjadi tim sukses mereka saat Pilkada nanti.

Sad Dian berpendapat, revisi peraturan lelang jabatan itu hanya akan membuka celah bagi para calon kepala daerah untuk melakukan berbagai kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada. Salah satu kecurangan yang sangat mungkin dilakukan jika kebijakan lelang jabatan ini direvisi, kata Sad Dina, para calon akan menggaet para pegawai pemerintah untuk menjadi tim sukses mereka saat Pilkada nanti.

"Iming-imingnya tak lain adalah kenaikan jabatan, seperti dulu saja. Nah, kalau ini sampai terjadi lagi, reformasi birokrasi yang selama ini pemerintah gembar-gemborkan hanya akan jadi omong kosong belaka," tegasnya.

Selain itu, Sad Dian mengingatkan, pejabat daerah yang nantinya terpilih melalui proses transaksi politik memiliki kecenderungan untuk menomorduakan kepentingan rakyat.  Mereka hanya akan bekerja atas perintah atasan yang menghadiahkan posisi tersebut saja.

"Tujuan mereka bekerja bukan untuk menyenangkan rakyat tetapi untuk menyenangkan hati si atasan. Kepentingan masyarakat pun akan jadi nomor sekian lah untuk mereka," tambahnya.

Sad Dian mengatakan, sesungguhnya tidak ada alasan untuk para anggota DPR merevisi kebijakan lelang jabatan. Alasan terputusnya proses kaderisasi pegawai negeri yang disebut sebagai kelemahan oleh para anggota DPR dinilainya tak masuk akal.

"Yang terpenting adalah keterampilan dan kemampuan. Toh lelang jabatan juga masih bisa mengakomodasi kaderisasi dengan mengatur persyaratan lelang jabatan seperti kepangkatan," imbuhnya.

Sad Dian menilai, keberadaan kebijakan lelang jabatan sangat penting untuk mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk segera merampungkan pembahasan peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan ini.[wid]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya