Pakar hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok lah yang wanprestasi dalam menanggulangi sampah DKI Jakarta.
"Keberatan atas wanprestasi bagi dua perusahaan ini (PT. Godang Tua Jaya dan PT. Navigat Organic Energy Indonesia). Justru pemerintah DKI yang sebetulnya wanprestasi," ujar Yusril yang juga selaku kuasa hukum PT. Godang Tua Jaya dan PT. Navigat Organic Energi Indonesia, di kantornya Kasablanka, Jakarta Selatan, Selasa (3/11).
Ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menegaskan bahwa pemerintah DKI gagal dalam mengelola masterplan pengelolaan sampah. Sebab, kenyataannya tiap tahun terjadi peningkatan volume sampah yang seharusnya dikelola PT. Godang Tua Jaya dan PT. Navigat Organic Energi Indonesia. Sehingga, hal tersebut bertentangan dengan perjanjian yang sebelumnya diteken dua perusahaan swasta itu dengan pemda DKI Jakarta.
"Kenyataannya dari 4500 ton di tahun 2008 menjadi 5173 ton di tahun 2011 dan meningkat lagi menjadi 6344 di bulan Juli-Agustus 2015," ujar Yusril.
Oleh sebab itu, Yusril berasumsi hal tersebut terjadi karena kegagalan Pemerintah DKI membangun tempat pengelolahan sampah dalam kota.
"Peningkatan jumlah sampah yang dikirim ini mungkin disebabkan oleh kegaggalan Pemerintah DKI untuk mewujudkan pembangunan tempat pengolahan sampah dalam kota seperti di Sunter, Cakung-Cilincing, Marunda dan Duri Kosambi sehingga seluruhnya sampah dari wilayah DKI Jakarta dikirim ke TPST Bantar Gebang, sehingga volume yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati," demikian Yusril.
Sebelumnya, Ahok menyatakan Bantargebang jangan menentang kalau Jakarta memutuskan kontrak kerjasama dengan PT. Godang Tua Jaya. Sebab, Ahok menilai perusahaan sudah wanprestasi.
Tak hanya itu, Ahok juga mengritik sejumlah warga dan ormas di Cileungsi yang menghadang puluhan truk pengangkut sampah milik Dinas Kebersihan DKI yang hendak membuang sampah ke Bantargebang.
[sam]
