Berita

foto:humas mpr

Zulhas Berharap Relasi Parlemen RI-India Berlanjut ke Pemerintah

SELASA, 03 NOVEMBER 2015 | 11:30 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Wakil Presiden India dan sekaligus Ketua Senat India Mohammad Hamid Ansari menggelar kunjungan kenegaraan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) . Dalam kunjungan ini, Wapres Hamid disambut secara lengkap oleh pimpinan MPR RI di Ruang Delegasi, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11).

Dalam pertemuan ini, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Indonesia dan India memiliki sejarah hubungan yang dekat dan sangat panjang. Terlebih, kedua negara memiliki banyak kesamaan, seperti negara dengan demokrasi terbesar di dunia dan sama-sama negara G20.

Zulkifli pun menjabarkan bahwa MPR memiliki tugas dalam mengawal konstitusi, melantik dan memberhentikan presiden, serta mengubah konstitusi.


"Selain itu MPR juga mengawal empat konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika," ujar Zulhas, begitu ia disapa di hadapan Hamid Ansari.

Dengan kunjungan ini, ketua umum PAN itu berharap hubungan antara India dan Indonesia semakin dekat. "Hubungan yang terjalin di parlemen diharapkan bisa berlanjut ke hubungan antar pemerintah dan rakyat di kedua negara, demi kesejahteraan bersama," sambungnya.

Sementara hal serupa juga diutarakan Hamid Ansari. Ia berharap agar hubungan kedua negara tidak hanya berhenti pada hubungan parlemen kedua negara.

"Kami ingin hubungan yang lebih erat lagi. Hubungan kedua negara yang lebih kuat lagi," ujarnya.

Sekadar informasi, di India memiliki dua kamar parlemen, yaitu Rajya Sabha (Dewan Negara Bagian) dan Lok Shaba (Dewab Perwakilan Rakyat).

Rajya Sabha ini beranggotakan 250 orang dengan massa jabatan 6 tahun. Dalam hal ini, Wapres India secara otomatis akan juga dinobatkan menjadi ketua Rajya Sabha.[wid] 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya