ENTAH sudah berapa banyak yang dijadikan tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan tuduhan sebagai koruptor. Yang pasti setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka koruptor oleh lembaga anti rasua yang didirikan tahun 2002 ini, akan selalu berreaksi.
Reaksi mereka berbeda-beda. Bahasa tubuh merekapun tidak selalu sama. Ada yang reaktif dan "talk active", vulgar-kasar, tapi ada pula yang tenang sembari senyam-senyum.
Ada yang menutup wajahnya dengan baju atau kepalan tangan, ada pula yang tetap menatap kamera wartawan sembari menjawab semua pertanyaan.
Semua ini merupakan 'rekaman' yang mewakili sifat para tokoh yang terjerat oleh jejaring KPK. Disebut tokoh, sebab para tersangka koruptor versi KPK itu, kenyataannya memang merupakan sosok-sosok yang memiliki status sosial yang cukup terpandang di masyarakat.
Nah setiap reaksi para tokoh itu - kalau mau, bisa dijadikan bahan analisa. Mulai dari apakah yang bersangkutan benar-benar koruptor sampai dengan si tersangka hanya menjadi korban dari sebuah situasi atau ada unsur keterpaksaan dan 'kecelakaan'.
Kalau yang menutup wajah dengan baju atau kepalan tangan, sudah bisa diduga apa alasannya. Mungkin yang bersangkutan memang benar seorang koruptor.
Kehidupan sosialnya di masyarakat sudah terlanjur mewah dan berlebihan.
Dan selama ini yang bersangkutan mengesankan kepada warga sekitarnya bahwa dia menjadi orang berada, karena sejatinya ia bekerja keras. Rezeki kekayaan yang dimilikinya, bersifat halal dan atau merupakan berkat dari Tuhan yang Maha Pengasih. Kini, dengan status tersangka koruptor, ia merasa malu.
Malu karena semua penampilannya selama ini, palsu. Oleh sebab itu unuk menutupi rasa malunya, maka wajahnya dia tutupi. Malu dikenali publik kalau wajahnya diekspos melalui layar televisi atau foto di media cetak dan media on-line.
Yang pasti sosok yang berreaksi seperti ini, memberi pertanda bahwa label tersangka koruptor oleh KPK ternyata memiliki efek psikologis yang cukup kuat.
Sementara itu ada juga yang mencoba melawan tuduhan tersangka KPK dengan cara bicara.
Masih ingat beberapa individu yang bicaranya sangat meyakinkan atau mencoba meyakinkan bahwa yang bersangkutan bukanlah seorang koruptor sebagaimana tuduhan KPK.
Mulai dari Anas Urbaningrum (Ketua Umum DPP Partai Demokrat), Surya Dharma Ali (Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan), Akil Ali (Ketua Mahkamah Konstitusi), Jero Wacik (Menteri Pariwisata) sampai dengan OC Kaligis, pengacara senior yang juga pengurus Partai Nasdem.
Anas misalnya bahkan sebelum dinyatakan sebagai tersangka sudah membuat pernyataan yang sangat mengejutkan. Bahwa kalau saja dia melakukan korupsi sebagaimana yang disangkakan - sekalipun hanya satu rupiah, maka dia bersedia digantung di Monas (Monumen Nasional).
Monas adalah tugu yang dibangun di era Presiden Soekarno yang terletak di depan Istana Presiden dan Istana Wakil Presiden.
Tapi yang cukup menarik reaksi Jero Wacik yang merupakan sesama (mantan) fungsionaris Partai Demokrat bersama Anas. Atau dua-duanya pernah menjadi orang kepercayaan SBY, Presiden RI-6 dan Ketua Umum Partai Demokrat.
Kepada wartawan yang meliput penahanannya, Wacik berkali-kali meminta tolong kepada tiga Presiden : SBY, Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Jokowi).
Wacik merasa tidak bersalah dan pantas diberi bantuan oleh tiga Presiden itu. Wacik menurut versinya mencoba mengesankan bahwa dia sudah banyak melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
Menarik dan lucu, karena apa urgensinya meminta bantuan kepada Jokowi, Presiden yang nota bene tidak ada kaitan kerja maupun politik dengannya?
Sementara OC Kaligis, pengacara senior yang selama ini sudah banyak membebaskan orang dari kemungkinan dipenjara, berkaor keras. Bahwa dengan penahanan atas dirinya oleh KPK maka lembaga anti rasua yang diresmikan oleh Presiden Megawati ini telah menzolimi dirinya.
Yang pasti sosok yang berreaksi seperti ini, apapun alasan mereka, satu saja kesimpulan sementara yang bisa ditarik. Yaitu menjadi tersangka koruptor oleh KPK ternyata memang dianggap sebuah aib.
Sekalipun KPK mulai disebut-sebut tak memiliki kredibiltas, tapi rasa takut terjerat oleh jejaring KPK, masih cukup tinggi.
Disebut cukup kuat dan tinggi karena begitu ditetapkan tersangka, yang terjadi di lapangan langsung berreaksi defensif.
Bahkan saking takutnya, ada yang belum ditetapkan sebagai tersangka atau belum juga disebut-sebut akan dipanggil KPK sebagai saksi, tapi sikap defensifnya sudah demikian tinggi dan kuat.
Dirut PT Pelindo II, RJ Lino misalnya. Begitu petugas Bareskrim selesai melakukan penggeledahan atas ruang kerjanya, Lino berreaksi dengan memberi penjelasan kepada pers. Intinya ia tidak senang dengan cara kerja kepolisian menyelidiki dugaan korupsinya.
Di tengah suasana, dimana dia dikerumuni oleh pers, Lino tiba-tiba menghubungi Menteri/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, melalui sambungan telepon selular.
Para wartawan maupun mereka yang hanya menyaksikan liputan itu, memperoleh kesan, Lino sedang mencari dukungan dari pejabat tinggi negara. Lino ingin mendapat atau mencari perlindungan dari orang yang berpengaruh di republik ini.
Diakuinya atau tidak, tetapi kesan kuat yang mengemuka adalah Lino sebetulnya cukup khawatir jika kelak ia bernasib seperti Anas, Wacik, SD Ali Akil Ali ataupun Kaligis.
Fakta-fakta di atas inilah yang membuat cara dan penampilan Patrice Rio Capella, Sekjen Partai Demokrat - dalam menyikapi penetapannya sebagai tersangka oleh KPK, menjadi sesuatu yang sangat berbeda atau menarik.
Belum bisa dikatakan sesuatu yang baik atau positif. Tetapi sikapnya yang "dingin" merespond pengumuman KPK, memperlihatkan bahwa politisi muda ini memiliki tingkat kematangan yang lebih tinggi dibanding para politisi yang lebih senior.
Disebut "dingin", karena raut mukanya, bahasa tubuhnya, tidak berubah sama sekali. Capella tidak memperlihatkan, penetapan tersangka atas dirinya oleh KPK sebagai sebuah akhir kehidupan atau kiamat. Capella terkesan berani.
Entah dalam hal ini berlaku ungkapan lama "berani karena benar, takut karena salah".
Dalam waktu kurang dari 24 jam bahkan ada yang menyebut hanya tiga jam, Patrice langsung menggelar konperensi pers.
Dalam pertemuan pers itu ia mengumumkan kepatuhannya terhadap disiplin dan kode etik partai. Sekaligus menyatakan mengundurkan diri dari posisi Sekjen Partai Nasdem, keanggotaannya di DPR-RI bahkan sekaligus keluar dari partai yang ikut didirikannya.
Sebuah keputusan yang kalau dinilai secara materi, sangat mahal. Sebuah pengorbanan. Sebuah pengorbanan yang tidak bisa dikompensasi oleh uang Rp. 200,- juta yang dituduhkan kepadanya, sebagai gratifikasi dari Gubernur Sumut.
Namun semua pengorbanan itu dilakukannya secara sadar dalam rangka membantu proses hukum yang dilakukan KPK. Soal bersalah atau tidak, baginya, urusannya nanti.
Sikap Patrice Rio Capella cukup "gentleman" dan bermartabat. Sebab dia tidak "cengeng", berusaha membela diri dengan cara seperti yang dilakukan sosok-sosok yang disebutkan terdahulu.
Dia juga tidak "menagih" budi baiknya kepada Surya Paloh, politisi senior yang dikenal sebagai sangat dekat dengan kekuasaan.
Sekilas, dari bahasa tubuhnya mengemuka sebuah sikap bahwa Capella sadar betul resiko menjadi politisi. Dimana dia harus berani menghadapinya dan bukan menghindarinya.
Tuduhan atau rumor bahwa Capella menerima Rp. 200,- juta dari Guberur Sumut, sampai detik ini, tidak atau belum dikomentarinya. Dia juga kelihatan tidak memanfaatkan posisi Surya Paloh, bosnya sebagai pemilik "Media Indonesia" dan "MetroTV".
Padahal kalau dia mau, dia bisa meminta bantuan media-media itu untuk melakukan pembelaan atau seperti istilah populer sekarang : pencitraan.
Dengan sikapnya yang tidak memanfaatan fasilitas itu, semakin memperlihatkan bahwa sikap "dingin" politisi Nasdem ini, merupakan sesuatu yang baru dalam manuver politik dan penegakkan hukum di tanah air.
Sikap Capella, sebuah kepribadian. Dan kepribadian dia, sedikit banyaknya mengingatkan mereka-mereka yang dinilai memiliki aura kenegarawanan. Mereka berani menghadapi pengadilan. Apakah itu pengadilan politik atau pengadilan yang direkayasa.
Tidak berlebihan kalau dikatakan, sikap "dingin" yang diperlihatkan Patrice Rio Capella menghadapi KPK, sekaligus menjadi ujian berat bagi lembaga anti-korupsi ini. Sebab KPK harus betul-betul mampu menegakkan kebenaran dan keadilan.
Jangan sampai terjadi untuk kasus Rp. 200,- juta KPK sangat agresif dan provokatif. Untuk kasus seorang Sekjen Partai Nasdem, partai yang menjadi bagian dari penguasa, KPK sangat peka.
Tetapi terhadap kasus Rp. 6,7 triliun - dimana jumlah uang itu entah lari kemana - kasus Bank Century KPK bersikap permisif.
KPK juga terkesan cukup insinuatif terhadap Partai Nasdem dan pendiri sekaligus Ketua Umumnya, Surya Paloh.
Namun terhadap politisi papan atas lainnya yang pernah memimpin republik ini serta telah menghasilkan banyak koruptor, KPK bersikap pasif dan toleran serta lupa.
Semoga, semoga dan semoga.
[***]
