. Menindaklanjuti informasi mengenai dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pencalonan salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di Bontang 2015 dan pemanfaatan fasilitas pemerintah daerah untuk berkampanye oleh pasangan calon petahana, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengundang pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (2/11).
Hadir dalam kesempatan itu Wakil Walikota Bontang sekaligus merupakan calon petahana Isro Umarghani, Ketua Panwas Kota Bontang Agus Susanto, Ketua KPU Bontang Suardi, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bontang Muhammad Syirajudin, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Yuliatinur, serta Asisten Komisioner Bidang Promisi dan Advokasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Restog.
Dalam rilis Humas Bawaslu, Komisioner Bawaslu Nasrullah mempertanyakan soal pemasangan iklan banner di media lokal Bontang yang menampilkan foto petahana. Selain itu juga meminta klarifikasi mengenai spanduk program daerah yang disertai foto yang dipasang di beberapa sudut jalan Kota Bontang.
"Kami meminta klarifikasi dengan maksud agar informasi yang kami terima bisa berimbang. Apakah memang menjadi program rutin sebelumnya karena semua bentuk pemasangan ini didanai oleh APBD sehingga tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan kampanye. Pun halnya dengan ASN yang tidak boleh dilibatkan," ujar Nasrullah.
Pemasangan foto petahana, kata Nasrullah, mengandung unsur pemberian informasi mengenai kandidat.
"Definisi kampanye tidak lagi kumulatif melainkan alternatif. Jadi sepanjang memperkenalkan atau menampilkan kandidat melalui media apapun sudah termasuk kampanye. Foto termasuk memberi informasi dalam rangka memperkenalkan. Padahal meski tidak menggunakan foto ini, akan tetap sampai informasinya. Apalagi pemasangan ini dilakukan oleh ASN yang berada di SKPD yang terlibat," tegas Nasrullah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Bontang menjelaskan dirinya bersama dengan Walikota Bontang Adi Darma yang merupakan pasangan calon Walikota Bontang tahun 2015 tidak berniat untuk menggunakan fasilitas daerah dalam berkampanye. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh pihaknya tidak ada kaitannya dengan kampanye karena program yang dilakukan adalah program rutin yang sudah mereka jalankan jauh sebelum pencalonan.
"Menurut kami, pengertian kampanye adalah menyampaikan visi dan misi, menyampaikan program, dan mengajak untuk memilih. Sepanjang tidak mengandung persepsi itu, tidak termasuk kampanye. Maka apa yang kami lakukan di pemerintahan ini bukan termasuk kampanye," jelas Isra.
Mengenai pemasangan foto, sambungnya, sejauh ini tidak ada larangan mengenai pemasangan foto yang ada di media massa. Kalau memang mau melarang, harusnya seluruh Indonesia dilarang. "Apa yang kami lakukan ini bisa terjadi di seluruh indonesia. Sebaiknya, Bawaslu instruksikan saja ke seluruh petahana di Indonesia bahwa tidak boleh memasang foto dalam melaksanakan program daerah," ujarnya.
Isra juga menuturkan dirinya bersama dengan calon walikota bertekad tidak ingin mempolitisasi ASN. "Kami tidak ingin setiap lima tahun ada gesekan di ASN," tegasnya.
[rus]
