Berita

basarah/net

Politik

Ini Alasan Mengapa Pemerintah Harus Bikin lembaga Sosialisasi Idiologi Bangsa

SABTU, 31 OKTOBER 2015 | 23:24 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Ketua Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Ahmad Basarah menilai banyaknya benturan antar lembaga penegak hukum dikarenakan lunturnya nilai-nilai Pancasila. Menurut Basarah lunturnya nilai Pancasila mengakibatkan bangsa Indonesia tidak punya peta jalan dan tidak punya pijakan

"Kita seolah-seolah tak tahu arah perkembangan negara ini mau tertuju kemana, tidak ada gambaran. Antar lembaga berjalan sendiri, MPR, DPR, DPR berjalan sendiri, MK berjalan sendiri adanya Konflik KPK dengan kejaksaan, kejaksaan dengan kepolisian, kepolisian dengan KPK, serta benturan antara Komisi Yudisial dengan Polri. Inilah dampak kita meninggalkan pancasila," ungkap Basarah ditemui seusai sosialisasi Empat Pilar MPR di SMA 4 Malang, Malang, Jawa Timur, Sabtu (31/10)

Basarah menambahkan, dampak lain hilangnya nilai-nilai mental dan Idiologi bangsa adalah lebih mudahnya Idiologi asing masuk ke Indonesia. Seperti yang terjadi sekarang ini pada kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah yang berbau neoliberal.


"Era reformasi ini, Pancasila dieliminasi dan bereksperimen di Pancasila. Indonesia sekarang telah menjadi laboratorium praktek trans idiologi di dunia. Neoliberalisme dengan fundamentalisme pasarnya. Memperngaruhi berbagai macam kebijakan perundang-undangan. Ekonomi kita menjadi liberal dan berorientasi kepentingan kapitalis," cetusnya

Menurut Basarah penerapan Idiologi memiliki tiga faktor, pertama adalah keyakinan, kedua pengetahuan yang terakhir adalah tindakan dari faktor pertama dan kedua. Namun hingga saat ini penerapan Pancasila di masyarakat tidak menyentuh ketiga faktor tersebut

"Sekarang keyakinan kepada Pancasila dimana? abstrak tidak ada parameternya. Pengetahuannya kecuali lima sila itu saja. Malah sudah ada yang lupa. Kalau tidak ada keyakinan, tidak ada pengetahuan bagaimana melakukan tindakan yang sesuai dengan Pancasila," ujar politisi PDI Perjuangan itu

Untuk itulah, dirinya meminta pemerintah membuat badan khusus yang bertugas melaksanakan kegiatan sosialisasai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, nilai-nilai  Pancasila hingga ke tataran praksis pembudayaannya

"Karena hari ini bangsa Indonesia tidak punya penoman untuk memahami nilai-nilai Pancasila itu tidak tahu apa yang dibaca," tandasnya.ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya