Partai Gerindra keukeuh menolak RAPBN 2016 disahkan. Sikap keras kepala Gerindra bahkan memaksa Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyambangi gedung DPR RI. Tujuannya, untuk melobi Fraksi Partai Gerindra.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan bahwa Menko Luhut diutus Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berbicara mengenai beberapa hal. Topik yang paling banyak dibicarakan adalah tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) yang menjadi pangkal penolakan Gerindra.
"Ya ngobrol-ngobrol saja. (Luhut) diutus presiden untuk bicara, klarifikasi sejumlah hal," kata Fadli Zon saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10).
Gerindra, lanjut Fadli, berpandangan bahwa PMN tidak tepat dan bisa dialokasikan ke anggaran yang bisa menyentuh rakyat secara langsung. ‎BUMN memiliki aset yang besar, tapi terus menerus masih membutuhkan dana dari APBN.
‎"BUMN itu asetnya besar, sekitar Rp 5.000 triliun. Masak aset segitu masih mau ngambil yang Rp 39 triliun. Seharusnya dia memberikan kontribusi ke APBN, masa kalah sama cukai rokok," tutup Fadli.
Penolakan Gerindra ini membuat sidang paripurna diskors. Rapat ditunda untuk diadakan lobi-lobi. Sementara 9 fraksi di DPR mendukung RAPBN 2016 disahkan. Hanya Gerindra saja yang menolak.
