Berita

fadli zon/net

Politik

Soal RAPBN 2016, Gerindra Bisa Berubah Sikap Jika...

JUMAT, 30 OKTOBER 2015 | 14:15 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Sikap penolakan Fraksi Partai Gerindra terhadap RAPBN 2016 bisa berubah. Syaratnya adalah Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 48,38 triliun dihapus dalam postur RAPBN 2016.

Begitu kata Wakil Ketua DPR RI dari Partai Fraksi Gerindra, Fadli Zon saat ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10).

"Kita berharap PMN dihapus saja. Itu ada di Pasal 28, 29, 30, dan 31. Itu akan percepat proses RAPBN 2016," kata wakil ketua umum Partai Gerindra ini.


Menurut Fadli, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya menyumbangkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Bukan sebaliknya, membebani rakyat. Untuk apa jika BUMN berdiri tapi terus berutang dan membenani rakyat.‎

"BUMN kan harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau terus berutang untuk apa ada BUMN. BUMN harus nyumbang APBN bukan menggerogoti," ucapnya.

Dengan kondisi ekonomi yang sedang melemah dan menghadapi MEA, Gerindra berpandangan bahwa tidak pantas perusahaan plat merah terus diberi penambahan modal.

"Daya saing masih lambat. Asumsi yang dipakai ‎sangat konservatif. Kita lihat mudah-mudahan bisa tercapai. Jangan sampai yang buat seperti sekarang, karena garis kemiskinan bertambah," tandas Fadli. [rus]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya