Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini blak-blakan mengaku sudah mengantongi bukti-bukti awal dugaan malpraktek dalam tata kelola di PT Pelindo II. "Banyak temuan-temuan indikasi awal terjadinya malÂpraktek dalam tata kelola di Pelindo II dan ini jelas pentÂing karena pelabuhan sektor vital," kata Rieke kepada Rakyat Merdeka. Apa saja indikasi awal malpraktek itu, simak wawancara selengkapnya:
Apa temuan-temuan yang sudah didapat Pansus?
Dari temuan (audit) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) misalnya sudah terlihat ada pengadaan-pengadaan barang yang sebetulnya itu tidak diperÂlukan. Seperti pengadaan crane. Itu tidak diperlukan bahkan pengadaannya ditolak oleh delaÂpan cabang pelabuhan. Delapan cabang pelabuhan itu mengungÂkapkan tidak pernah mengajukan (pengadaan crane) tapi tetap saja pengadaan barangnya diÂadakan.
Sebetulnya hampir setiap hari ada saja data yang datang kepada kami, tanpa ingin diketahui naÂmanya untuk alasan keamanan dan sebagainya. Tapi saya tidak mau terburu-buru menyÂimpulkan. Tapi pastinya kami sudah mendapatkan berbagai masukan penting termasuk data dan fakta dari orang-orang saksi hidup yang juga terlibat dalam beberapa keputusan. Mereka ada yang mengungkapkan ketika menolak sebuah keputusan, lalu mereka diminta untuk mundur atau dimundurkan.
Sebetulnya hampir setiap hari ada saja data yang datang kepada kami, tanpa ingin diketahui naÂmanya untuk alasan keamanan dan sebagainya. Tapi saya tidak mau terburu-buru menyÂimpulkan. Tapi pastinya kami sudah mendapatkan berbagai masukan penting termasuk data dan fakta dari orang-orang saksi hidup yang juga terlibat dalam beberapa keputusan. Mereka ada yang mengungkapkan ketika menolak sebuah keputusan, lalu mereka diminta untuk mundur atau dimundurkan.
Dan data-data itu semua sudah barang tentu harus kami cek lagi, setelah itu pihak-pihak terkait yang mengetahui kasus itu tenÂtunya akan kami panggil.
Malprakteknya hanya terkait pengadaan crane saja? Crane bermasalah iya, tetapi bukan berarti persoalan hanya ada di crane, bahkan ada indikasi
invisible hand yang bisa mengÂatur bagaimana alur keuangan dan alur jabatan di dalam BUMN ini. Dan ini tidak boleh kita biÂarkan terus menerus. Sekali lagi kami tidak ingin penanganan kasus ini hanya pada persoalan crane. Ini jauh lebih besar, di situ ada isu saya tidak mengaÂtakan memang benar terjadi kasus, tetapi ada isu yang perlu diselidiki seperti perpanjangan konsesi (Pelindo II). Kasus Pelindo II ini menjadi strategis mengingat Desember 2015 ini kita masuk fase masyarakat ekonomi ASEAN, jelas makin pentingnya pelabuhan bagi negÂara manapun, apalagi pemerintah menyatakan ingin menjadi poros maritim dunia. Bagaimana akan manjadi poros maritim dunia jika kemudian indikasi-indikasi (adanya malpraktek) itu benar adanya. Hal-hal seperti ini tentu saja menjadi penting dalam tata kelola BUMN, jangan sampai model yang sama kemudian di template ke BUMN-BUMN lain. Yang dekat ini ada kereta cepat misalnya, yang pembiÂayaannya melalui pinjaman luar negeri yang harus ditanggung tiga BUMN sehat.
Banyak kalangan menuding Pansus Pelindo II hanyalah tunggangan PDIP untuk meÂlengserkan Dirut Pelindo II RJ Lino dan Menteri BUMN Rini Soemarno? Saya kira ini bukan persoalan yang kecil yang akhirnya kita mengatakan, bahwa ini hanya ingin menembak orang per orang. Bagi kami orang per orang itu hanya sekadar efek dari persoalan yang ada. Tetapi ini lebih jelasnya adalah kita sedang berjuang unÂtuk mengembalikan BUMN ini sesuai dengan amanat konstitusi. Bahwa aset BUMN adalah aset negara, jadi tidak boleh ia diperÂlakukan dalam aksi korporasinya seperti sewasta murni. Itu tidak boleh. Ada payung hukum, yang harus ditaati.
Dalam koridor ini sebetulnya kami ingin kembali menegaskan kenapa harus ada pansus, dan kenapa kami memilih Pansus Pelindo II, kenapa tidak kasus-kasus yang lain. Alasannya adaÂlah seperti kita ketahui logistik keluar-masuk barang, pangan, kebutuhan industri, semuanya lewat pelabuhan. Ketika ada perÂsoalan di pelabuhan biaya tinggi dan sebagainya, pastilah nyampe ke rakyat juga akan mahal.
Kalau sekadar target untuk menyasar seseorang saya kira DPR tidak akan kompak. Dan tentu saja kita tidak hanya fokus pada Pelindo sebagai satu satuÂnya persoalan di BUMN. Tapi ini adalah pintu masuk untuk membenahi BUMN.
Kapan Menteri BUMN dan menteri lainnya dipanggil unÂtuk diminta keterangan? Ya tentunya menteri-menÂteri terkait lainnya, tak hanya Menteri Kemaritiman, Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN saja. Dari Komisi IX mengusulkan memanggil Menaker terkait persoalan ketenagakerjaan di Pelindo-nya.
Para pakar hukum, maritim juga akan kami panggil untuk memperkuat argumentasi suÂpaya pansus ini sasarannya tidak hanya orang per orang. Sekali lagi pansus ini bukan berdasarÂkan opini personal, atau opini fraksi partai tertentu, tapi sekali lagi kami ingin jadikan ini pintu masuk untuk menyelamatkan aset negara.
Tujuan akhir dari Pansus ini apa sih? Ini adalah pintu masuk kita untuk membenahi BUMN. Ada persoalan enggak di BUMN kita? Kalau tidak ada persoalan, paling tidak (keuangan BUMN) enggak perlu disuntik terus-terusan.
Berkaca dari Pansus Century, bagaimana upaya Anda agar Pansus Pelindo II tidak sia-sia? Ya tentu saja, endingnya itu kami berharap ada sesuatu yang benar-benar bukan sekadar ngawang-ngawang lalu heboh di depan. Saya tidak mau itu semua terjadi. Jangan sampai udah bikin pansus angket kemudian terakhirnya tidak ada hasil apa-apa. Hasil akhirnya nanti tentu harus ada rekomendasinya.
RJ Lino disebut-sebut keÂmungkinan besar yang akan dijerat? Belum tentu juga, itu sudah tendensius, belum bisa dikataÂkan RJ Lino bersalah. ***
