Terlalu Kecil Urusan Mobile Crane Digarap Pansus Pelindo II

. Diingatkan kembali bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket PT. Pelindo II DPR RI bukan untuk mengungkap dugaan korupsi pada pengadaan mobile crane (alat angkut berat) saja, tapi membongkar praktik kotor pengelolaan di BUMN.

Demikian ditegaskan Anggota Pansus Pelindo II DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu pada diskusi bertema 'Ada Apa dengan Pelindo II?' di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Kamis, 29/10).

Pembicara lainnya adalah anggota Pansus dari Fraksi Gerindra, Nizar Zahro, anggota Pansus dari Fraksi NasDem, Taufiqulhadi, dan peneliti dari Institute for Development of Economics Studies (INDEF) Sugiyono.

Menurut Masinton, konstruksi dari pembentukan Pansus bukan persoalan mobile crane. Terlalu kecil Pansus dibentuk hanya mengurus persoalan seperti itu.

"Urusan pengadaan mobile crane bisa ditangani Polsek. Tapi Pansus Pelindo ini dibentuk sebagai lembaga politik negara dan pengawasan terhadap pelaksanaan UU. Artinya dalam konteks PT. Pelindo II, Pansus dibentuk sebagai bagian dari pengawasan terhadap pengelolaan pelabuhan oleh PT. Pelindo II sebagai BUMN," tegas Masinton.

Dia juga menegaskan apa yang terjadi di PT. Pelindo II sesungguhnya memiliki modus yang sama di sejumlah BUMN, apakah berkaitan dengan utang, mal praktek dalam pengelolaan BUMN, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai aturan. Tak itu saja, pelanggaran hukum, terutama tindak pidana korupsi.

"Jadi PT. Pelindo II pintu masuk untuk melihat tata kelola BUMN dengan modus yang sangat hanyak sekali, termasuk mengesampingkan nasionalisme," tukas Masinton yang juga anggota Komisi III itu. [rus]