. Berlarutnya pembahasan RAPBN 2016 antara Pemerintah dengan DPR yang sudah memasuki masa injury time sangat mengkhawatirkan. Hal ini diperparah dengan sikap Pemerintah sebagai mitra komisi terkait yang tidak mampu mengkomumikasikan program yang dibuat secara baik bahkan kadang tidak dilengkapi dengan kajian.
"Pembahasan RAPBN di beberapa komisi bahkan nyata-nyata ditolak komisi secara institusi, artinya separoh lebih jumlah Poksi yang ada di komisi tersebut tidak menyetujui hasil pembahasan yang akan dibawa ke rapat paripurna," kata Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Azis Subekti dalam keterangannya, Kamis (29/10).
Hingga hari ini, lanjut Azis Subekti, setidaknya ada lima komisi yang masih belum bulat menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) 2016 yang ada dalam mitranya. Dari informasi yang didapat lima komisi itu antara lain: Komisi I, Komisi IV, Komisi V, Komisi VII dan Komisi XI.
"Ini berpotensi untuk membawa 'kegaduhan' di dalam paripurna, apalagi bila pemerintah dan DPR sama-sama memegang adagium
pokok e," ujarnya.
Menurutnya, mengingat pentingnya RAPBN 2016 untuk segera disahkan dan memiliki efek yang sangat luas bagi kehidupan perekonomian nasional dan kehidupan rakyat secara keseluruhan, ia menyampaikan tiga pokok pikiran.
Pertama, menghimbau kepada Pemerintah untuk tidak main-main dan secara serius dan penuh totalitas untuk menyelesaikan setiap perbedaan pandangan yang terjadi bersama DPR dengan berpegang pada kepentingan nasional yang lebih besar dan nengutamakan jalan keluar ketimbang ngotot pada prinsip yang tidak fundamental karena kepentingan/agenda yang didesakkan oleh kepentingan di luar Pemerintahan. Terutama bagi menteri-menteri yang berasal dari parpol.
Kedua, dalam menyelesaikan perbedaan pandangan tentang situasi fiskal yang ditimbulkan oleh perubahan asumsi makro yang berakibat berkurangnya anggaran pada program di K/L Pemerintah dan DPR harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak menggunakan perspektif yang dapat menbulkan perdebatan bahkan dapat dikategorikan perbuatan melanggar perundang-undangan. Dalam situasi seperti sekarang pemerintah dan DPR sebaiknya menyepakati program yang memang tersedia anggaranya dan tidak ber asumsi pada penerimaan negara yang belum jelas apalagi dengan mengadalkan hutang.
Ketiga, demi dan untuk kepentingan rakyat bekerja untuk menyelesaikan persoalan dan menemukan kesepakatan bersama dalam menemukan postur APBN 2016 jauh lebih mulia ketimbang berpikir dan mencari cara untuk menolak pengesahan RAPBN 2016.
"Saya berharap pihak-pihak yang terkait dengan pembahasan RAPBN 2016 terutama Presiden dan petinggi di DPR bisa segera menemukan kata sepakat," demikian Azis Subekti.
[rus]
