Berita

ilustrasi/net

PKS Curiga Pansus Pelindo II Jadi Alat PDIP Serang Rini Soemarno

RABU, 28 OKTOBER 2015 | 23:30 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Anggota Pansus Pelindo II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Refrizal mencurigai ada kepentingan politik PDI Perjuangan menjadikan Pansus sebagai alat serang agar Menteri BUMN Rini Soemarno diganti. Sebab jika targetnya hanya Dirut Pelindo II RJ Lino, PDIP bisa saja meminta Presiden Joko Widodo agar Rini mengganti Lino dan persoalan akan selesai.

"Kalau enggak cocok dengan Dirut Pelindo, PDIP kenapa enggak suruh Jokowi ganti? Kalau anda enggak suka sama orang ini, bilang saja sama Jokowi," kata Refrizal, di Gedung DPR, Rabu (28/10).

Refrizal mengungkapkan, Fraksi PKS semangatnya tetap melakukan pembenahan. Karena itu, pihaknya konsisten bahwa Pansus Pelindo II ini bukan menarget orang per orang. Maka dari itu, dirinya heran ketika Pansus pada hari ini sudah menjadwalkan untuk memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno tetapi dibatalkan.


"Harusnya rapat internal dulu. Sudah ada undangannya kok ganti-gantian saja. Hari ini dengan Menteri BUMN, saya tanya kemaren sudah siap. Ternyata batal. Mungkin alat serang untuk Menteri BUMN masih kurang kali. Kan targetnya satu, Menteri BUMN harus direshuffle kan. Alat serangnya masih kurang. Baru 200 juta alat serangannya," ujarnya.

Refrizal menambahkan, jangan sampai Pansus ini jadi alat yang semangatnya untuk menjatuhkan orang.

"Semangat kita bukan orang naik kita turunin. Negara enggak boleh begitu. Saya sependapat dengan Rhenald Kasali. Kalau ada penghargaan buat anak bangsa," ungkapnya.

Bagi PKS, kata dia, dengan musuh saja harus berlaku adil. Apalagi dengan Pelindo yang bukan musuh.

"Yang baik bilang lah baik. Pelindo II tiga tahun berturut-turut dapat penghargaan di Asia. Dirutnya siapa? Kok gak disebutin?. Kenapa gak disebutin? Emang ada yang lain dapat penghargaan. Yang baik bilang lah baik, yang menyimpang masukin penjara. Saling hargai kita," jelasnya. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya