Berita

ilustrasi/net

PKS Curiga Pansus Pelindo II Jadi Alat PDIP Serang Rini Soemarno

RABU, 28 OKTOBER 2015 | 23:30 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Anggota Pansus Pelindo II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Refrizal mencurigai ada kepentingan politik PDI Perjuangan menjadikan Pansus sebagai alat serang agar Menteri BUMN Rini Soemarno diganti. Sebab jika targetnya hanya Dirut Pelindo II RJ Lino, PDIP bisa saja meminta Presiden Joko Widodo agar Rini mengganti Lino dan persoalan akan selesai.

"Kalau enggak cocok dengan Dirut Pelindo, PDIP kenapa enggak suruh Jokowi ganti? Kalau anda enggak suka sama orang ini, bilang saja sama Jokowi," kata Refrizal, di Gedung DPR, Rabu (28/10).

Refrizal mengungkapkan, Fraksi PKS semangatnya tetap melakukan pembenahan. Karena itu, pihaknya konsisten bahwa Pansus Pelindo II ini bukan menarget orang per orang. Maka dari itu, dirinya heran ketika Pansus pada hari ini sudah menjadwalkan untuk memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno tetapi dibatalkan.


"Harusnya rapat internal dulu. Sudah ada undangannya kok ganti-gantian saja. Hari ini dengan Menteri BUMN, saya tanya kemaren sudah siap. Ternyata batal. Mungkin alat serang untuk Menteri BUMN masih kurang kali. Kan targetnya satu, Menteri BUMN harus direshuffle kan. Alat serangnya masih kurang. Baru 200 juta alat serangannya," ujarnya.

Refrizal menambahkan, jangan sampai Pansus ini jadi alat yang semangatnya untuk menjatuhkan orang.

"Semangat kita bukan orang naik kita turunin. Negara enggak boleh begitu. Saya sependapat dengan Rhenald Kasali. Kalau ada penghargaan buat anak bangsa," ungkapnya.

Bagi PKS, kata dia, dengan musuh saja harus berlaku adil. Apalagi dengan Pelindo yang bukan musuh.

"Yang baik bilang lah baik. Pelindo II tiga tahun berturut-turut dapat penghargaan di Asia. Dirutnya siapa? Kok gak disebutin?. Kenapa gak disebutin? Emang ada yang lain dapat penghargaan. Yang baik bilang lah baik, yang menyimpang masukin penjara. Saling hargai kita," jelasnya. [ysa]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

UPDATE

Kejagung Pede Hadapi Febrie di Sidang Praperadilan

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:27

Gebrakan PAM Jaya Tekan Kebocoran Air Diapresiasi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:19

FEB UNJ Dukung Pariwisata Berkelanjutan di Bali Lewat Pengabdian Masyarakat

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:01

Danantara Investasi Rp44 Triliun di JBS Group

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:01

Anggota PWI Jakbar Laporkan Oknum Polisi ke Propam Polda Metro, Ini Sebabnya

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:47

Bawaslu Campus Connect Jadi Solusi Tantangan Digital di Pemilu

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:28

Publik Curiga UGM Melindungi Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:17

Febrie Adriansyah Siap Buka-bukaan di Sidang Praperadilan

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:02

Gedung Bapenda DKI Kebakaran

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 00:32

Pemerintah Diultimatum 15 Hari Terbitkan PP Cukai MBDK

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 00:13

Selengkapnya