Berita

marwan jafar/net

PROGRAM PENDAMPINGAN DESA

Cukup Dasar bagi KPK untuk Panggil Menteri Marwan Jafar

RABU, 28 OKTOBER 2015 | 00:03 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu memeriksa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar terkait dugaan penyalahgunaan anggaran desa untuk kepentingan partai politik, dalam hal ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma), Said Salahuddin. Menurut Said, beredarnya surat pernyataan kesediaan masyarakat untuk menjadi kader PKB dan menyetor 10 persen kepada partai tersebut jika ingin ditunjuk sebagai pendamping dalam program pendampingan anggaran desa bisa dijadikan sebagai dasar pemanggilan dan menjadi bukti permulaan bagi KPK.

"Saya kira bantahan Menteri Marwan dalam terkait isu tersebut tidak cukup dan bahkan justru mengundang kecurigaan. Dia bilang itu fitnah dan pelakunya bukan kader PKB. Anehnya, kolega separtai Marwan, yaitu Wasekjen PKB Lukman Edy kepada media justru membenarkan adanya penyimpangan tersebut. Bahkan Lukman tegas menyatakan pelakunya adalah pengurus PKB tingkat kecamatan," kata Said kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 28/10).


Dengan adanya perbedaan keterangan dari dua tokoh PKB itu, ungkap Said, wajar saja bila publik pantas menaruh curiga. Tentu ada pertanyaan besar yang melintas di benak publik.

"Apa yang sesungguhnya sedang terjadi dengan pengelolaan dana desa itu? Apakah uang rakyat yang nilainya triliunan rupiah tersebut benar-benar digunakan sesuai ketentuan ataukah justru disalahgunakan untuk kepentingan partai politik tertentu?‎" demikian Said. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya