Berita

Politik

Bamsoet: Perubahan Kepengurusan Golkar Cukup Diputuskan Melalui Urun Rembuk

MINGGU, 25 OKTOBER 2015 | 09:27 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pondasi Partai Golkar yang kembali tegak lurus setelah melalui ujian berat dalam setahun terakhir jangan lagi dirusak dengan wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk sekadar membentuk struktur dewan pimpinan pusat (DPP).

Demikian seruan Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo. Semua elit Golkar, katanya, harus arif menyikapi putusan  Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta  dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tentang kepengurusan DPP Partai Golkar.

"Dua keputusan hukum itu sudah menutup masa-masa sulit yang dilalui Golkar.  Perubahan kepengurusan DPP Golkar cukup dilakukan melalui forum urun rembuk atau musyawarah mufakat, bukan Munaslub karena memang tidak ada urgensinya sama sekali," kata Bamsoet, demikian disapa (Minggu, 25/10).


Jika tidak ada kearifan dari semua elit Golkar, menurut Bamsoet, forum seperti Munaslub akan menjadi perangkap yang melahirkan potensi konflik baru. Akan muncul pengelompokan-pengelompokan baru untuk sekadar memperebutkan posisi puncak dalam struktur kepengurusan partai.

Alih-alih mewujudkan soliditas partai, kata Bamsoet yang juga Sekertaris Fraksi Golkar DPR RI, forum seperti Munaslub justru bisa memperlemah Golkar menghadapi Pilkada Serentak.

"Semua elit Golkar di Jakarta harus realistis bahwa rentang waktu persiapan sudah sangat pendek untuk mendapatkan kemenangan maksimal dalam Pilkada serentak. Para elit di Jakarta juga harus mendengarkan dan menghayati aspirasi kader di semua daerah yang menghendaki partai ini solid. Mereka sudah lelah menyaksikan pertikaian para elit Golkar," paparnya.

"Wacana tentang Munaslub dalam waktu dekat hanya akan mengganggu proses persiapan semua calon peserta Pilkada yang diusung partai Golkar.  Para calon kepala daerah akan bingung; aktif dengan hirup pikuk persiapan Munaslub, atau fokus mengerahkan tim sukses di daerah pemilihan masing-masing," demikian Bamsoet.[dem]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya