Berita

Politik

Bamsoet: Perubahan Kepengurusan Golkar Cukup Diputuskan Melalui Urun Rembuk

MINGGU, 25 OKTOBER 2015 | 09:27 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pondasi Partai Golkar yang kembali tegak lurus setelah melalui ujian berat dalam setahun terakhir jangan lagi dirusak dengan wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk sekadar membentuk struktur dewan pimpinan pusat (DPP).

Demikian seruan Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo. Semua elit Golkar, katanya, harus arif menyikapi putusan  Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta  dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tentang kepengurusan DPP Partai Golkar.

"Dua keputusan hukum itu sudah menutup masa-masa sulit yang dilalui Golkar.  Perubahan kepengurusan DPP Golkar cukup dilakukan melalui forum urun rembuk atau musyawarah mufakat, bukan Munaslub karena memang tidak ada urgensinya sama sekali," kata Bamsoet, demikian disapa (Minggu, 25/10).


Jika tidak ada kearifan dari semua elit Golkar, menurut Bamsoet, forum seperti Munaslub akan menjadi perangkap yang melahirkan potensi konflik baru. Akan muncul pengelompokan-pengelompokan baru untuk sekadar memperebutkan posisi puncak dalam struktur kepengurusan partai.

Alih-alih mewujudkan soliditas partai, kata Bamsoet yang juga Sekertaris Fraksi Golkar DPR RI, forum seperti Munaslub justru bisa memperlemah Golkar menghadapi Pilkada Serentak.

"Semua elit Golkar di Jakarta harus realistis bahwa rentang waktu persiapan sudah sangat pendek untuk mendapatkan kemenangan maksimal dalam Pilkada serentak. Para elit di Jakarta juga harus mendengarkan dan menghayati aspirasi kader di semua daerah yang menghendaki partai ini solid. Mereka sudah lelah menyaksikan pertikaian para elit Golkar," paparnya.

"Wacana tentang Munaslub dalam waktu dekat hanya akan mengganggu proses persiapan semua calon peserta Pilkada yang diusung partai Golkar.  Para calon kepala daerah akan bingung; aktif dengan hirup pikuk persiapan Munaslub, atau fokus mengerahkan tim sukses di daerah pemilihan masing-masing," demikian Bamsoet.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya