Berita

ilustrasi/net

Hukum

KPK Masih Punya Nyali dan Tak Pandang Bulu

SABTU, 24 OKTOBER 2015 | 21:15 WIB | LAPORAN:

Sudah tiga orang kader partai yang mendukung Pemerintah, Koalisi Indonesia Hebat ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Andriansyah, adalah orang pertama yang ditangkap tangan oleh KPK dikarenakan menerima suap. Setelah itu Patrice Rio Capella dari Partai NasDem ditahan KPK dengan kasus pengamanan penyelidikan kasus Bansos di Kejati Sumut dan Kejagung.

Lalu terakhir, KPK menangkap anggota Fraksi Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo. Dewi ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan terkait pembahasan anggaran.


Muncul pertanyaan apakah KPK melakukan aksi balas dendam dengan melakukan kriminalisasi kepada kader partai-partai pendukung pemerintah secara bergiliran. Apalagi, beberapa bulan lalu, ketiga partai tersebut aktif mendukung revisi Undang-Undang 30/2002 tentang KPK. Revisi UU KPK diduga berpotensi melemahkan lembaga yang telah berdiri selama 13 tahun itu.

Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai langkah yang dilakukan KPK adalah murni penegakan hukum dalam memberantas korupsi.

Menurutnya, hal tersebut merupakan bukti kongkrit KPK masih mempunyai nyali, dan  tidak pandang bulu.  "KPK telah menjalankan tupoksinya, justru ini bukti kongkrit KPK masih punya nyali, ini menunjukkan fungsi KPK masih berjalan," ujar Siti saat dikontak Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (24/10).

Meski demikian, penangkapan tersebut bisa saja dijadikan isu rekayasa politik untuk membongkar partai yang tergabung di koalisi Pemerintah. Hal ini jugalah yang harus menjadi perhatian penegak hukum dalam membongkar kasus-kasus korupsi.

"Itu yang harus dihindari oleh KPK, agar setiap langkahnya harus dilengkapi dengan fakta hukum. Kalau KPK melakukan politisasi hukum, rakyat akan marah, dan membuat citra dari penegak hukum itu luntur. jika itu terjadi maka penegak hukum akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat," tutup Siti. [sam]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya