Berita

TRI RISMAHARINI/NET

Politik

PILKADA SURABAYA 2015

Kemungkinan Risma Dijegal dengan Cara Ini

SABTU, 24 OKTOBER 2015 | 07:55 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Meski berstatus tersangka, bukan berarti Tri Rismaharini terhalang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya.

Direktur Sigma, Said Salahuddin memandang wajar saja jika ada yang menduga penetapan status tersangka terhadap Risma oleh Polda Jawa Timur terkait dengan adanya upaya dari pihak tertentu untuk menjegal politisi PDI Perjuangan itu dalam Pilkada Kota Surabaya.

"Saya sendiri belum menemukan indikasi kuat yang mengarah pada adanya motif politik di balik penetapan status Risma itu," ujar Said melalui pesan elektroniknya, Sabtu (24/10).


Namun demikian, sambung dia, perlu diketahui bahwa penetapan status tersangka tidak otomatis menggugurkan kepesertaan seseorang sebagai calon. Apalagi, secara hukum tidak ada ketentuan yang melarang seorang tersangka menjadi peserta Pilkada. Justru yang tidak boleh itu kalah statusnya terpidana atau yang bersangkutan pernah melakukan perbuatan tercela.

"Nah, Risma saat ini kan belum dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," terang Said.

Andaipun kasusnya berproses terus, ia memperkirakan sampai dengan hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 nanti pun belum jatuh putusan inkracht.

"Jadi, kalau pun benar ada pihak tertentu yang merancang skenario untuk menjegal pencalonan Risma, maka boleh jadi yang disasar oleh pihak tersebut adalah pada soal perbuatan tercela Risma," tengarainya.

Menurut dia, dengan ditetapkannya Risma sebagai tersangka, maka Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang sebelumnya dikeluarkan kepolisian sebagai bukti Risma tidak pernah melakukan perbuatan tercela bisa saja ditinjau ulang.

"Kalau SKCK Risma dicabut kembali oleh kepolisian, misalnya, maka itu artinya Risma tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon walikota Surabaya. Konsekuensinya, KPU Kota Surabaya wajib mencoret Risma," demikian Said.[wid]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya