Berita

ilustrasi/net

‎TII Sarankan Transparansi Keuangan PDIP Sampai Tingkat Daerah

JUMAT, 23 OKTOBER 2015 | 15:27 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Niat baik PDI Perjuangan membuka rekening partai untuk transparansi keuangan patut diapresiasi. Namun sebaiknya PDI Perjuangan tidak hanya membangun transparansi keuangan partai di tingkat pusat, tetapi harus menyeluruh di daerah.

Demikian disampaikan Koordinator Program Democratic Governance TII‎, Teguh Setiono. Menurut Teguh, PDI Perjuangan sebagai partai yang mayoritas kadernya adalah wong cilik, harus juga ada pendidikan kongkrit terhadap kadernya. Menurut dia, penting untuk PDIP agar laporan ini bisa terkonsolidasi di daerah, tak hanya di pusat.

"Ini kan laporan hanya di pusat saja, harus begitu (ke daerah juga)," kata Teguh ketika dihubungi beberapa waktu lalu (Jumat, 23/10).


Teguh juga menyarankan ada laporan keuangan tahunanan terkait penggalangan dana partai ini. Dengan begitu, maka hal itu akan menjadi alat kroscek apakan dana yang sudah diterima dari pihak tersebut digunakan dengan baik sesuai dengan deklarasinya.

Selain itu, kata Teguh, upaya PDIP itu juga harus ditindak lanjuti dengan aksi yang betul.

"Dengan pembukaan nomor rekening itu harus dikasih tahu juga untuk apa dan dari mana penerimaan dana itu. Kita tak mengetahui dana untuk transaksi apa saja," sarannya.

Menurut Teguh, yang penting PDIP mau membeberikan siapa-siapa saja pihak ketiga yang mentransfer dan yang menyumbang. Tak hanya kader, kata dia, pihak petinggi partai maupun partainya juga harus buka-bukaan agar transparansinya jelas.

"Iya, karena untuk niat mau transparan itu jangan setengah-setengah," ujarnya.

Teguh mengungkapkan, upaya PDIP itu tidak akan dipersepsi sebagai pencitraan politik asalkan PDIP benar-benar melakukan transparansi dengan serius.

"Saya rasa ungkapan pencitraan akan tercounter jika PDIP melakukan dengan benar. Transparan itu kan menjelaskan siapa penerima dan pengirimannya," ungkap dia. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya