RMOL. Tidak ada keraguan sedikit pun untuk mengatakan bahwa pernyataan Teten Masduki tentang "APBN bakal kolaps bila kontrak PT Freeport tidak diperpanjang" mencerminkan kebodohan, anasionalis dan keblingernya Kepala Staf Presiden RI itu.
Disebut bodoh, kata Sekjen Majelis Kedaulatan rakyat Indonesia (MKRI), Adhie M Massardi, karena total APBN RI lebih dari Rp 2000 triliun, sedangkan pemasukan dari perusahaan milik AS itu Rp 5-9 triliun. Jadi hanya ibarat sebatang lidi dari sebuah sapu.
"Kalau tidak ada manipulasi pajak dan korupsi, Freeport mungkin bisa memasok lebih dari Rp 15 triliun pada APBN. Apalagi faktanya, justru dengan tambang emas di Papua itu PT Freeport-McMoran bisa tetap berjaya hingga kini," kata Adhie beberapa saat lalu (Jumat, 23/10).
"Tapi kalau
toh benar, misalnya separuh APBN kita memang disumbang Freeport, sebagai kepala staf lembaga kepresidenan, tetap saja tidak layak Teten mengumbar hal itu ke rakyat, karena APBN merupakan 'ruh pemerintahan'. Ada harkat dan martabat bangsa di balik angka-angka dalam APBN itu. sambung Adhie, yang juga Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB).
Adhie paham, memang tidak mungkin bagi Teten melepas begitu saja ideologi "pasar" yang dianutnya sejak di MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia), lembaga yang didirikannya bersama Sudirman Said, Sri Mulyani, dan lain-lain. MTI memang mendewakan kekuatan modal asing. Dan niscaya tak mungkin bisa jalan (bakal kolaps) tanpa bantuan dana asing.
"Maka ketika di Istana Negara, tempat rakyat menaruh harkat dan martabat bangsa, Teten bicara 'APBN bakal kolaps tanpa pemasukan dari Freeport', terasa sekali nada 'anasionalis' dalam pernyataan itu. Kata-kata penghambaannya kepada pihak asing sangat kental," jelas Adhie, yang juga anggota Senior Indonesian Resources Studies (Iress)
Menurut Adhie, pernyataan Teten ini menjadi tampak keblinger karena pada saat yang bersamaan, Menhan Ryamizard Ryacudu sibuk kampanye pentingnya bela negara karena melihat apatisme dan skeptisme kian meluas di masyarakat. Sementara Presiden Joko Widodo, dengan menanggung kemungkinan munculnya kontroversi, ingin menggelorakan patriotisme di kalangan pesantren dengan menetapkan 22 Oktober sebagai "Hari Santri.
"Meskipun hari-hari berkantor di Istana, kita sangsi Teten Masduki tahu peristiwa di balik tanggal 22 Oktober (1945) sehingga oleh Presiden ditetapkan sebagai Hari Santri," ungkap Adhie.
Adhie menjelaskan, tanggal 22 Oktober adalah tanggal dikumandangkannya "Resolusi Jihad" oleh Rois Akbar NU KH Hasyim Asy’ari bersama KH Wahab Chasbullah, KH Bisri Syamsuri dan para founding father NU lainnya. Resolusi jihad itu adalah p;erintah bagi seluruh umat Islam, khususnya di Jawa Timur, untuk berjuang di Jalan Allah demi negara-bangsa.
Dan sejarah kemudian mencatat pada 10 November (1945) itu, ribuan santri menyabung nyawa menghadang pasukan Sekutu pimpinan Amerika yang hendak mengembalikan kekuasaan Belanda di Tanahair. Mereka, para santri itu, sedang memperjuangkan cita-cita proklamasi, memperjuangkan martabat kemanusiaan.
"Maka di tengah rontoknya harga diri bangsa dan demoralisasi di kalangan para penyelenggara negara, sedang kemiskinan menggerogoti martabat mayoritas rakyat Indonesia, sungguh tidak layak orang-orang dengan ideologi 'menghamba kepada pihak asing' seperti Teten, Sudirman Said, dan lain-lain berada di pusat kekuasaan," demikian Adhie.
[ysa]
