Berita

Lukman Hakim Saifuddin/net

Wawancara

WAWANCARA

Lukman Hakim Saifuddin: Hari Santri Dibuat Bukan Untuk Mengkotak-kotakkan Masyarakat

JUMAT, 23 OKTOBER 2015 | 09:40 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jutaan santri se-Indonesia kemarin khidmat memeriah­kan peringatan Hari Santri. Namun di balik itu, masih tersimpan perbedaan pendapat yang cukup dalam terkait penetapan Hari Santri di antara dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

NU girang dengan penetapan ini. "Kami bersyukur, Alhamdulillah. (Peringatan Hari Santri) ini ada­lah momen tepat untuk menela­dani spritualitas dan perjuangan para syuhada sholihin, pejuang-pejuang bangsa yang telah men­dahului termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari," ucap Ketua Pengurus Besar NU Aizzuddin Abdurrahman.

Sebaliknya, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir tegas menolak penetapan Hari Santri. "Semangat Muhammadiyah itu semangat ukhuwah yang lebih luas di tubuh umat Islam, agar umat utuh, tidak terkotak-kotak pada kategorisasi santri dan nonsantri," tegasnya. Lalu, bagaimana Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin me­nanggapi perbedaan tersebut. Inilah sikapnya:


Muhammadiyah menolak adanya Hari Santri, ini ba­gaimana?
Pemerintah tentu tetap menghormati dan menghar­gai pandangan yang beragam di tengah-tengah masyarakat dalam menyikapi Hari Santri ini. (Muhammadiyah) mem­punyai pandangan atau sikap yang berbeda di tengah-tengah masyarakat terkait dengan Hari Santri. Kami tetap menghargai perbedaan pandangan itu.

Muhammadiyah menilai Hari Santri berpotensi mengkotak-kotakkan masyarakat Indonesia, apa tanggapan Anda?
Pemerintah tidak memiliki maksud atau keinginan, bahkan berpikir pun tidak untuk meng­kotak-kotakkan masyarakat.

Jadi apa tujuan dibuat Hari Santri itu?
Jadi (peringatan Hari Santri) ini dibuat semata-mata, selain memberikan apresiasi terhadap kontribusi yang telah diberikan santri, sekaligus untuk mengin­gatkan tanggung jawab ke depan bahwa menjaga ke-Indonesiaan kita ini juga bagian yang tidak boleh dikesampingkan, khusus­nya oleh kalangan santri. Jadi upaya ini tidak hanya seka­dar mengingatkan, tapi juga sekaligus meneguhkan, adanya tanggung jawab itu. Itu lalu ke­mudian dibuatlah hari santri oleh pemerintah. Seperti juga adanya Hari Ibu dan Hari TNI.

Bukankah sudah terlalu ban­yak hari besar Islam itu, jangan-jangan Hari Santri ini merupa­kan bagian dari kompensasi NU mendukung Jokowi-JK saat pilpres kemarin?
Sesungguhnya ini kan isu lama, aspirasi yang sudah cukup lama. Keinginan aspirasi yang sudah lama ada di kalangan umat Islam Indonesia ini yang kemu­dian oleh Presiden diakomodasi direalisasi. Tidak untuk hanya ormas tertentu, tapi ini untuk santri, santri itu kan umat Islam secara keseluruhan.

Anda tidak khawatir kalau penetapan ini justru ber­potensi memecah ukhuwah Islamiyah?
Ndak sama sekali. Jadi ini hanya kepada pandangan yang tentu berbeda tidak sama. Karena itu kan kita hormati kita hargai, tentu pikiran yang berbeda ini ada sisi-sisi postif yang bisa kita ambil sebagai pengingat kita, sebagai upaya kita dalam memahami bahwa ada pandan­gan berbeda di tengah-tengah masyarakat kita yang juga harus kita hormati dan kita hargai.

Imbauan Anda kepada mer­eka yang tidak setuju adanya Hari Santri?
Perbedaan pandangan atau penilaian terhadap Hari Santri ini tidak membuat kita sebagai umat, apalagi sebagai sebuah bangsa kemudian terbelah, jadi kita menyikapi perbedaan itu harus dalam perspektif positif. Karena pandangan itu juga dilandasi dengan ketulusan, keikhalasan bagaimana agar bangsa ini tidak terpecah belah tidak terkotak-kotak gitu, karenanya kita harus hormati harus kita hargai. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya