Berita

Lukman Hakim Saifuddin/net

Wawancara

WAWANCARA

Lukman Hakim Saifuddin: Hari Santri Dibuat Bukan Untuk Mengkotak-kotakkan Masyarakat

JUMAT, 23 OKTOBER 2015 | 09:40 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jutaan santri se-Indonesia kemarin khidmat memeriah­kan peringatan Hari Santri. Namun di balik itu, masih tersimpan perbedaan pendapat yang cukup dalam terkait penetapan Hari Santri di antara dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

NU girang dengan penetapan ini. "Kami bersyukur, Alhamdulillah. (Peringatan Hari Santri) ini ada­lah momen tepat untuk menela­dani spritualitas dan perjuangan para syuhada sholihin, pejuang-pejuang bangsa yang telah men­dahului termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari," ucap Ketua Pengurus Besar NU Aizzuddin Abdurrahman.

Sebaliknya, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir tegas menolak penetapan Hari Santri. "Semangat Muhammadiyah itu semangat ukhuwah yang lebih luas di tubuh umat Islam, agar umat utuh, tidak terkotak-kotak pada kategorisasi santri dan nonsantri," tegasnya. Lalu, bagaimana Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin me­nanggapi perbedaan tersebut. Inilah sikapnya:


Muhammadiyah menolak adanya Hari Santri, ini ba­gaimana?
Pemerintah tentu tetap menghormati dan menghar­gai pandangan yang beragam di tengah-tengah masyarakat dalam menyikapi Hari Santri ini. (Muhammadiyah) mem­punyai pandangan atau sikap yang berbeda di tengah-tengah masyarakat terkait dengan Hari Santri. Kami tetap menghargai perbedaan pandangan itu.

Muhammadiyah menilai Hari Santri berpotensi mengkotak-kotakkan masyarakat Indonesia, apa tanggapan Anda?
Pemerintah tidak memiliki maksud atau keinginan, bahkan berpikir pun tidak untuk meng­kotak-kotakkan masyarakat.

Jadi apa tujuan dibuat Hari Santri itu?
Jadi (peringatan Hari Santri) ini dibuat semata-mata, selain memberikan apresiasi terhadap kontribusi yang telah diberikan santri, sekaligus untuk mengin­gatkan tanggung jawab ke depan bahwa menjaga ke-Indonesiaan kita ini juga bagian yang tidak boleh dikesampingkan, khusus­nya oleh kalangan santri. Jadi upaya ini tidak hanya seka­dar mengingatkan, tapi juga sekaligus meneguhkan, adanya tanggung jawab itu. Itu lalu ke­mudian dibuatlah hari santri oleh pemerintah. Seperti juga adanya Hari Ibu dan Hari TNI.

Bukankah sudah terlalu ban­yak hari besar Islam itu, jangan-jangan Hari Santri ini merupa­kan bagian dari kompensasi NU mendukung Jokowi-JK saat pilpres kemarin?
Sesungguhnya ini kan isu lama, aspirasi yang sudah cukup lama. Keinginan aspirasi yang sudah lama ada di kalangan umat Islam Indonesia ini yang kemu­dian oleh Presiden diakomodasi direalisasi. Tidak untuk hanya ormas tertentu, tapi ini untuk santri, santri itu kan umat Islam secara keseluruhan.

Anda tidak khawatir kalau penetapan ini justru ber­potensi memecah ukhuwah Islamiyah?
Ndak sama sekali. Jadi ini hanya kepada pandangan yang tentu berbeda tidak sama. Karena itu kan kita hormati kita hargai, tentu pikiran yang berbeda ini ada sisi-sisi postif yang bisa kita ambil sebagai pengingat kita, sebagai upaya kita dalam memahami bahwa ada pandan­gan berbeda di tengah-tengah masyarakat kita yang juga harus kita hormati dan kita hargai.

Imbauan Anda kepada mer­eka yang tidak setuju adanya Hari Santri?
Perbedaan pandangan atau penilaian terhadap Hari Santri ini tidak membuat kita sebagai umat, apalagi sebagai sebuah bangsa kemudian terbelah, jadi kita menyikapi perbedaan itu harus dalam perspektif positif. Karena pandangan itu juga dilandasi dengan ketulusan, keikhalasan bagaimana agar bangsa ini tidak terpecah belah tidak terkotak-kotak gitu, karenanya kita harus hormati harus kita hargai. ***

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya