Berita

surya palouh/net

Politik

Surya Paloh ke Formappi Minta Saran Perkuat Partai

SELASA, 20 OKTOBER 2015 | 21:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Setelah Sekjen-nya tersangkut kasus korupsi, Partai Nasdem segera menggelar evaluasi dan upaya memperkuat partai. Dalam hal ini, Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, merasa perlu untuk "turun gunung".

Hari ini (Selasa, 20/10), Surya berdialog terbuka dengan segenap pengurus Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), di kantor LSM itu, Matraman, Jakarta Timur.

Diakui Surya, kunjungan ke Formappi dilakukan sekaligus untuk bertukar pikiran dan meminta masukan mengenai upaya penguatan dan pemberantasan korupsi di dalam partai, tetapi tidak secara khusus membahas satu kasus.  Ia mengakui Nasdem sebagai partai yang tergolong muda masih membutuhkan banyak masukan, termasuk dari kalangan aktivis,


"Jangan sampai ada prasangka, sehingga segala sesuatunya berjalan obyektif tanpa ada yang harus ditutup-tutupi. Kami ingin berdiskusi serta meminta masukan dan tidak segan-segan untuk menjalankan saran dari Formappi," kata Surya Paloh.

Dia mengatakan bahwa posisi parpol sebagai salah satu pilar utama dari negara demokrasi tidak boleh lemah. Partai Nasdem pun mengaku persepsi publik masih negatif.

Atas kasus yang tengah menimpa kadernya, lanjut Paloh, Partai Nasdem yang menekankan politik gagasan berusaha keras mengembalikan persepsi publik.

"Early warning bagi kami untuk memperkuat. Kami terbuka untuk menerima masukan," ucap Surya.

Peneliti Senior Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi), Tomy Legowo, menegaskan, Formapi merupakan forum yang selalu terbuka bagi masyarakat yang turut serta mengembangkan kehidupan demokrasi di Indonesia. Formappi juga pernah mengunjungi DPP Partai Nasdem terkait pembahasan akuntabilitas partai politik.

Diakuinya, apa yang sudah dilakukan Surya Paloh belum pernah dilakukan partai lain. Biasanya, parpol akan bersikap defensif jika ada kadernya yang tersangkut korupsi.

"Konsistensi Nasdem sudah nampak terlihat sejak Pemilu 2014 yang komitmen menolak miliaran dana ‎saksi hingga ketegasannya menindak kader yang tersangkut kasus hukum," tutur Tomy. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya