Menapaki Tahun Kedua, Saatnya Jokowi Menjadi Pemegang Kekuasaan Tunggal

Pemerintahan Jokowi-JK akan menapaki tangga tahun kedua. Sebelum melangkah alangkah baiknya mengevaluasi perjalanan selama satu tahun ke belakang.

"Kemenangan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 telah membumbungkan harapan publik akan perbaikan yang lebih progresif. Namun, setelah melangkah selama 365 hari, terlihat sekali bahwa Jokowi belum mampu memenuhi harapan publik yang sudah terlanjur tinggi. Hampir semua sektor kehidupan mengalami degradasi. Selama setahun ini tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan," ujar Sekretaris Jenderal ‎Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA‎), Sya'roni, kepada Kantor Berita Politik RMOL.

‎Menurut Sya'roni, tantangan yang dialami oleh Jokowi bukan dari luar, tetapi dari internal pendukungnya sendiri. Terlihat sekali kabinet kerja tidak bisa berjalan kompak. Konflik terbuka terus dipertontonkan kepada publik. ‎Terkesan sekali ada "presiden bayangan" yang mencoba berebut kuasa dengan Jokowi.‎

"‎Publik yang berharap kinerja nyata menjadi bingung menyaksikan para aktor pemerintahan ribut sendiri. Reshuffle yang diharapkan mampu menggenjot roda pemerintahan juga menjadi kontraproduktif. Tepatnya ada kesalahan dalam penempatan figur dalam jajaran kabinet," kata Sya'roni.‎

S‎udah saatnya, menurut Sya'roni lagi, Jokowi menjadi pemegang kekuasaan tunggal. Siapapun yang mencoba-coba menjadi presiden bayangan harus disingkirkan. Para menteri yang mencoba menghamba kepada presiden bayangan juga harus dipecat. Kekuasaan mutlak harus di tangan Jokowi.

‎Selain itu Jokowi juga harus mengakhiri era pencitraan, kembali ke visi kemaritiman, dan yang terpenting segera mengerek pertumbuhan ekonomi. Menteri-menteri ekonomi harus digenjot kinerjanya, jangan bermalas-malasan dan berlindung di balik pelambatan ekonomi global.

‎"Menapaki tahun kedua, pemerintahan Jokowi-JK harus mampu memenuhi harapan publik. Tugas Jokowi yang mendesak adalah menyingkirkan para brutus yang mencoba menjadi presiden bayangan," demikian Sya'roni.[dem]