Berita

Delegasi DPR Ikuti Perdebatan Masalah Pengungsi, Terorisme Hingga Perubahan Iklim

SELASA, 20 OKTOBER 2015 | 06:45 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Parlemen Indonesia mendorong agar penyelesaian masalah pencari suaka dan pengungsi tidak bisa diselesaikan dengan emergency responses, tapi harus dengan pendekatan komprehensif.

Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR, Evita Nursanty. Saat ini, Evita menjadi delegasi yang mengikuti perdebatan terkait isu migrasi, kontraterorisme, serta privasi dan kebebebasan individu di era digital dalam forum 133rd IPU Assembly and Related Meetings  di Jenewa, Swiss. Acara ini digelar dari 17 Oktober hingga 21 Oktober.

Perbedabatan yang terjadi  menyangkut emergeny item soal penguatan parlemen dalam hukum yang diusulkan oleh Uni Arab Emirat (UEA) yaitu bagaimana memperkuat peran parlemen dalam pelaksanaan yang efektif dari prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan konvensi internasional tentang perlindungan pengungsi.


Termasuk peran  IPU, organisasi parlemen regional dan internasional dan masyarakat internasional untuk memberikan fasilitas yang diperlukan bagi mereka yang telah menjadi pengungsi akibat  perang, konflik internal dan situasi ekonomi, sebagaimana digagas Perancis.

Dalam isu ini, kata Evita, yang dihungi dari Jakarta, Indonesia memiliki kepentingan karena persoalan pengungsi juga telah menjadi masalah krusial bagi Indonesia terakhir ini. Terkait dengan pembahasan isu kontraterorisme, pada tahun 2016, pada 134rd IPU Assembly and Related Meetings, diharapkan untuk mengadopsi sebuah resolusi untuk memperkuat kerjasama dalam memerangi terorisme.

Dan salah satu aspek yang diusulkan untuk dibahas adalah bagaimana dampak fatal bagi penduduk sipil terkait upaya perang terhadap terorisme itu.

"Dalam hal ini perlu langkah-langkah negara dan kerja sama internasional untuk memenuhi kewajiban di bawah hukum internasional HAM dan humum humaniter internasional," sambung Evita.

Pembahasan lain dalam 133rd IPU Assembly and Related Meetings  ini adalah dalam komite  pembangunan berkelanjutan, keuangan dan perdagangan, yang memperdebatkan mengenai kontribusi parlemen dalam konferensi perubahan iklim PBB pada tahun 2015, serta memastikan perlindungan terhadap kehancuran dan kerusakan untuk warisan budaya benda dan tak benda.

Delegasi DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dengan anggota delegasi Ketua BKSAP Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat),  Evita Nursanty (PDI Perjuangan), Nazaruddin Kiemas (PDI Perjuangan), H Hamdhani (Nasdem), Okky Asokawati (PPP), Jazuli Juwaini (PKS), Dwi Aroem (Golkar) dan Alimin (PAN). [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya