Berita

Politik

Setahun Jokowi-JK, Survei: 54,7 Persen Publik Tidak Puas

MINGGU, 18 OKTOBER 2015 | 18:26 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi) mengungkapkan, mayoritas masyarakat menyatakan tidak puas dengan kinerja setahun pemerintahan Jokowi-JK.

"Hasil sigi KedaiKOPI memperlihatkan 54,7 persen masyarakat tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Kalla," kata polster KedaiKopi, Hendri Satrio, di Jakarta, Minggu (18/10).

Menurut Hendri, mayoritas masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja karena tiga hal, yaitu harga bahan pokok yang tinggi (35,5 persen), pelemahan nilai tukar rupiah (23,7 persen) serta lambannya penanganan kabut asap (11,8 persen).


"Publik juga tak puas krn BBM mahal, susahnya mendapatkan lapangan pekerjaan, kinerja menteri,biaya kesehatan dan lain-lain," sambung dia.

Survei atas kinerja Pemerintahan Jokowi-JK ini dilakukan terhadap 386 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh Indonesia, dengan besaran 52 persen di Jawa dan 48 persen di luar Jawa. Survei dirilis jelang peringatan satu tahun usia pemerintahan Jokowi-JK yang jatuh pada 20 Oktober 2015 mendatang.

Hendri Satrio mengatakan responden dalam survei adalah pengguna telepon yang dipilih secara acak (probability sampling) menggunakan metode sample acak sistematis. Komposisi responden di setiap daerah dipilih dengan mempertimbangkan proporsi antara jumlah penduduk di setiap daerah.

Proses pengumpulan data survei dilaksanakan dari tanggal 14-17 September melalui wawancara telepon menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview). Wawancara dilakukan terhadap pemilih yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

"Responden diambil dari latar belakang sosial dan pendidikan yang berbeda-beda. Dengan menggunakan 384 responden, margin of error (MoE) survei ini sebesar lebih kurang lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen," demikian Hendri yang juga pengajar di Universitas Paramadina Jakarta.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya