Berita

iwan sumule?net

Politik

MEGA KORUPSI BLBI

Iwan Sumule: Pernyataan Luhut Panjaitan Aneh

MINGGU, 18 OKTOBER 2015 | 14:58 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan menyebut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara triliunan rupiah tutup buku. Pernyataan itu menuai kritikan dari sejumlah kalangan lantaran dinilai aneh.

"Jelas-jelas KPK sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus megakorupsi BLBI dan beberapa saksi telah dimintai keterangan, kok Luhut Binsar bisa-bisanya bilang kasus BLBI tutup buku. Aneh!" kata Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/10).

Aktivis mahasiswa 1998 ini menduga, Luhut begitu percaya diri mengatakan kasus BLBI ditutup karena salah seorang anak buahnya di Kemenkopolhukam ikut menjadi petinggi di KPK.


"Apakah karena Heru Winarko (anak buah Luhut) sudah disisipkan menjadi deputi penindakan di KPK," kata Iwan Sumule lagi.

Dia mengingatkan bahwa kasus megakorupsi SKL BLBI  yang diduga melibatkan Megawati Soekarnoputri sangat nyata dan terang. Megawati bermasalah dalam kasus settlement obligor besar seperti Anthoni Salim, Sjamsul Nursalim, Prayogo Pangestu, Marinutu Sinivasan, dan Bob Hasan.

Para obligor dan sekaligus debitor besar BLBI sebagian besar settlementnya di masa Gus Dur, tapi kemudian Megawati sebagai presiden menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) tanpa surat pembebasan tuntutan di kemudian hari alias release and discharge. Dengan surat ini pemerintah menganggap lunas utang debitor dan obligor sekaligus membebaskan dari tuntutan pidana. Karena itulah Iwan Sumule berharap KPK segera menuntaskan kasus BLBI.

"Pemberian SKL dan release and discharge BLBI banyak mengandung kejanggalan. Ini pula yang menyebabkan KPK dikriminalisasi sampai disusupkan orang-orang mereka. KPK harus bangkit, tuntaskan kasus BLBLI agar dapat memberikan rasa keadilan kepada rakyat," tukasnya.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya