Berita

martin hutabarat/net

Kekerasan Jelang Final Piala Presiden Bukti Bela Negara Sangat Dibutuhkan

MINGGU, 18 OKTOBER 2015 | 09:55 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

. Kebrutalan yang diperlihatkan sebagian kaum remaja Jakarta menjelang pertandingan final Piala Presiden 2015 sudah meresahkan masyarakat.

Perbuatan vandalisme generasi penerus bangsa itu memperkuat urgensi program Bela Negara, yang hingga kini masih menuai penolakan dari sebagian masyarakat.

Demikian dikatakan anggota DPR RI di Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, Minggu (19/10).


"Hal ini meyakinkan kita bahwa Bela Negara perlu dilaksanakan secepatnya," tegas Martin.

Menurut anggota Dewan dari Dapil Sumut 3 ini, program bela negara harus bisa menumbuhkan rasa cinta pada Tanah Air, hormat pada sesama anak bangsa, ikut menjaga keamanan dan menjunjung tinggi sportivitas.

Ia melanjutkan, sportivitas sebagai pemain dan suporter olahraga semakin hilang belakangan ini. Kalau penanaman kesadaran seperti halnya bela negara tidak kita lakukan dari sekarang, tingkat radikal kekerasan anak-anak muda akan semakin sulit dikendalikan.

"Karena itu saya beranggapan, program bela negara itu perlu secepatnya dimasyarakatkan terutama pada generasi muda yang sedang mencari jati dirinya," tegas Martin.

Seperti diketahui, sejak tiga hari terakhir beberapa bus dan kendaraan yang dikira membawa suporter Persib mendapat serangan dari kelompok pemuda yang diduga pendukung Persija di beberapa wilayah.

Pendukung Persija atau The Jakmania kerap bentrok dengan kelompok Viking, sebutan bagi pendukung Persib (Bandung), yang timnya bertanding melawan Sriwijaya FC (Palembang), sore ini di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Martin menambahkan, jika program bela negara dibatalkan dan perilaku suporter yang beringas masih terjadi, lebih baik menyelenggarakan pertandingan-pertandingan besar seperti kompetisi Piala Presiden di kota-kota kecil yang jauh dari Pulau Jawa, dan cukup disaksikan melalui TV.

"Supaya masyarakat banyak tidak ikut susah menanggung akibatnya," tutup Martin. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya