Akhir-akhir ini terjadi diskursus tentang RUU Bela Negara. Hal ini dapat dimaklumi karena belum utuhnya informasi dan pemahaman masyarakat terhadap wacana tersebut.
Mantan ketua Presidium GMNI, Twedy Noviady Ginting, menyatakan perlu diperjelas kembali definisi bela negara yang dimaksud agar polemik tidak berkelanjutan.
Sejatinya memang RUU Bela Negara harus mampu menjawab tantangan masa kini dan masa mendatang, karena perang tak hanya perang militer melainkan juga perang nirmiliter.
"Dan yang lebih banyak terjadi adalah perang nirmiliter. Contohnya, perang energi, perang pangan dan perang sumber daya alam," ujar Twedy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/10).
"Dan yang lebih banyak terjadi adalah perang nirmiliter. Contohnya, perang energi, perang pangan dan perang sumber daya alam," ujar Twedy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/10).
Twedy yang juga alumni PPRA Lemhannas RI berpendapat, ada dua tantangan yang perlu segera disikapi oleh Indonesia, yakni eksternal dan internal. Tantangan eksternalnya adalah ketidakadilan ekonomi di dunia, terorisme, Arab Spring, Masyarakat Ekonomi ASEAN, meningkatnya eskalasi kawasan khususnya di Laut Cina Selatan. Sedangkan tantangan internal dimaksud yakni dominasi asing dalam penguasan sumber daya alam, infrastruktur dan keuangan, konflik agraria, konflik SARA, dan komersialisasi pendidikan.
Nah, lanjut Twedy, wacana bela negara di saat terjadinya polemik perpanjangan kontrak Freeport adalah momentum yang tepat untuk mengembalikan tambang emas Freeport ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ini dinilainya sebagai langkah konkret bela negara.
"Kita tunggu langkah konkret bela negara dari pemerintah terhadap Freeport," tegasnya.
[wid]
