Pipanisasi gas yang digagas Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli memang akan sangat menguntungkan masyarakat (konsumen). Tapi ide ini sulit terwujud karena PT Perusahaan Gas Negara (PGN), BUMN yang diandalkan jadi pelaksana program tersebut masih diselimuti isu korupsi.
Hal ini disampaikan Adhie M Massardi, koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta (13/10).
Adhie yang juga anggota senior Indonesia Resources Studies (Iress) ini menenggarai, pejabat penting di PGN yang nantinya bakal ditugasi untuk menjalankan pipanisasi tersebut, terlibat berbagai kasus korupsi.
"Perlu pembersihan dulu di tubuh PGN sebelum program pipanisasi dijalankan," katanya.
Adhie mendapat laporan dari internal PGN adanya dugaan KKN yang melibatkan HPS, Dirut PGN, yang diduga memberikan margin tambahan senilai USD 1-2 per MMBTU kepada perusahaan swasta di Jawa Timur yang menjual gas alokasi Pemda ke PGN. Akibatnya, pelanggan harus menangggung beban mahalnya harga gas. Diperkirakan, kerugian negara mencapai 3 juta dolar AS (sekitar Rp 40 miliar).
"Bisa dipastikan, uang bancakan itu disetorkan kepada para petinggi negara dan politisi di Jakarta," ujar Adhie.
Kasus lain yang menjadi perhatian Adhie adalah dugaan pembelian gas oleh PGN melalui para calo. Lokasinya masih di Jatim, sekitar tahun 2013-2014. PGN diduga membali gas sebanyak 75 BBTUD melalui makelar yang terkait elit politik. Padahal, akan lebih murah jika PGN langsung membeli ke Pertamina.
"Akibat praktik ini, pada tahun 2013-2014, PGN mengalami kerugian 50 juta dolar AS (sekitar Rp 800 miliar). Sedangkan keuntungan para makelar trader mencapai 80 juta dolar AS," katanya.
Dugaan praktik KKN juga ada dalam proyekFloating Storage Regasification Unit (FSRU) di Lampung. Nilai investasi proyek FSRU PGN sudah di-mark up hingga 200% dan mencapai USD 250 juta. Kini, FSRU itu mangkrak. Konyolnya, PGN malah harus keluar uang untuk penyewaan tug boat senilai USD 300 ribu per hari. Ini jelas proyek akal-akalan.
Makanya, jubir Presiden era Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) ini berharap, penegak hukum (KPK dan Kejaksaan) segera berlomba mengusut kasus KKN di PGN. Apalagi, diduga masih ada sejumlah kasus lain di BUMN tersebut, seperti gratifikasi mobil mewah dan pembangunan rumah pribadi pimpinannya.
Menurut Adhie, pembersihan PGN mutlak diperlukan untuk menjamin upaya Menko Rizal Ramli yang ingin mengoptimalkan manfaat gas alam untuk kemakmuran rakyat bisa terwujud.
Sebelumnya, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyatakan niat membangun jaringan pipa gas ke masyarakat, karena Indonesia punya cadangan gas bumi yang cukup hingga 70 tahun lebih. Menko Rizal juga meminta pengembangan pembangunan kilang LNG Blok Masela menggunakan fasilitas pipanisasi, bukan menggunakan teknologifloating unit yang hanya akan merugikan bangsa Indonesia.
[ian]
