Pemerintah perlu mempertimbangkan pembangunan ladang gas abadi di Blok Masela dengan pola terapung. Dikhawatirkan, pihak Australia bisa mengklaim kalau ladang minyak terapung bagian dari wilayah lautnya.
"Berbahaya kalau nanti Australia mengklaimnya. Maka lebih baik dan bisa menciptakan multi efek kepada masyarakat Maluku, pengembangan lapang gas Masela di darat saja," kata anggota DPD asal Maluku, Nono Sampono, pada diskusi Forum Senator untuk Rakyat bertema "Kekayaan Laut dan Daerah untuk Siapa; Menyoroti Blok Masela" di Jakarta, Minggu (11/10).
Selain Nono Sampono, pembicara lain adalah Yoga Suprapto, ahli perminyakan dari Tim Forum Tujuh Tiga (Fortuga) ITB, pengamat gas dan perminyakan Bemby Uripto, dan Sonny Harrar Harmadi, Kepala Lembaga Demokrasi UI.
Menurut Nono, keberadaan Blok Masela harus memberikan multi efek bagi kesejahteraan rakyat. Namun dia pesimis hal itu benar-benar terjadi jika ladang gas tersebut dibangun dengan pola terapung di tengah laut.
"Kasus yang muncul sebagai catatan krisis kita. Jangan sampai terulang lagi sebab khusus pertambangan sejak Orba sampai saat ini masih terkesan kita didikte investor. Teknologi kita memang lemah, tapi kita tetap harus mengedepankan kepentingan nasional, ketimbang kepentingan perusahaan," ujarnya lagi
Nono mengatakan sejauh ini masih terjadi ketidakadilan dari pembagian sumber daya alam bagi masyarakat daerah. Hal itu bertentangan dengan amanat UUD 1945 bahwa kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Namun hal itu ujarnya belum terwujud.
Dia mencontohkan Maluku. Nono mengatakan kalau Maluku yang merupakan daerah kaya sumber daya laut dan alam, namun pada kenyataannya menjadi daerah termiskin urutan ke empat.
"Inikan ironis. Tujuh puluh tahun Indonesia merdeka, Maluku tetap sebagai daerah miskin. Padahal Indonesia tidak ada ada kalau tidak ada Maluku dan enam daerah lainnya yang bergabung dengan NKRI," tegas Nono.
[dem]
