Berita

Politik

Sudirman Said Tak Bisa Seenak Udelnya

JUMAT, 09 OKTOBER 2015 | 15:48 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

 Menteri ESDM Sudirman Said tidak bisa seenak udelnya mengubah aturan perpanjangan kontrak Freeport dan menentukan teknologi eksplorasi gas alam cair (LNG) Blok Masela di kawasan Maluku, Indonesia Timur.

‎Pesan ini disampaikan Adhie M Massardi, koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta siang ini (Jumat, 9/10).‎

Adhie yang juga senior fellow dari Indonesian Resources Studies (Iress) mengingatkan pemerintahan Jokowi agar tidak main-main dengan sumber daya alam milik seluruh rakyat Indonesia.

‎"Ingat, pemerintahan terdahulu sudah tiga kali gagal mengelola berkah dari Tuhan. Seharusnya berkah itu dijadikan sarana untuk menyejahterakan rakyat Indonesia sampai kiamat. Tapi semua itu hanya mimpi belaka. Dinikmati sepenuhnya oleh bangsa asing yang menyuap para penguasa kita," katanya.

‎"Hutan yang maha luas dan perawan dibabat habis. Rakyat hanya kebagian banjir, longsor dan asap yang menyesakkan dada. Jutaan barel minyak disedot habis. Rakyat tak dapat apa-apa kecuali skandal korupsi yang tak pernah terselesaikan. Mineral dan batubara juga hanya jadi kisah sukses para penguasa menumpuk harta. Rakyat, lagi-lagi, tetap dalam kondisi melarat," kata Adhie lagi.
‎
"Kini simpanan gas berjuta-juta meter kubik di Blok Masela, oleh Menteri ESDM Sudirman Said mau dilepas begitu saja kepada pihak asing, dengan mengesampingkan nasib bangsa Indinesia, khususnya saudara-saudara kita di kawasan Maluku, yang kaya sumber daya alam tapi ketidakadilan pemerintahan membuat mereka jadi hidup di kawasan termiskin di negeri ini!"‎

Jubir presiden Gus Dur ini mengingatkan kepada Presiden Jokowi, bahwa menurut konstitusi, seluruh kekayaan alam bangsa Indonesia itu dikuasai negara. Representasi negara itu bukan pemerintah semata, apalagi Sudirman Said yang hanya menteri.

‎"Representasi negara menurut Konstitusi UUD 1945 adalah eksekutif dan legislatif, yang dipilih rakyat melalui pemilu. Itu sebabnya UU yang mengatur warga negara harus disepakati oleh pemerintah dan legislatif (DPR). Makanya, tidak boleh dibiarkan Menteri ESDM Sudirman Said keblinger dengan mengubah segala aturan mengenai SDA/SDM kita," tegas Adhie.

‎Penyair Negeri Para Bedebah ini melihat indikasi korupsi di balik rencana dan keputusan MenESDM Sudirman Said dalam mengelola sumber daya mineral bangsa Indonesia.

‎"Saya menduga Sudirman Said tahu dirinya bakal terhempas gelombang kedua reshuffle kabinet. Makanya semua dikebut menjelang November, bulan badai bagi para menteri tak becus di kabinet Jokowi," pungkas Adhie Massardi.[dem]

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya